INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada sektor industri besar dan korporasi, tetapi juga berakar kuat pada ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan. Petani, nelayan, pedagang, pengrajin, perempuan, kepala keluarga hingga anak muda yang membangun usaha di daerah dinilai menjadi bagian penting dari fondasi perekonomian nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, pengalaman Indonesia menghadapi krisis moneter 1998 menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi kerakyatan memiliki daya tahan yang kuat. Ketika sejumlah perusahaan besar dan perbankan mengalami tekanan berat, sektor usaha masyarakat justru tetap bertahan dan membantu menjaga roda perekonomian.
“Waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat,” ujar Prabowo.
Presiden menilai UMKM dan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu kekuatan yang membantu Indonesia melewati masa krisis tersebut. Karena itu, pemerintah saat ini berupaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui berbagai pembangunan di tingkat desa.
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pusat Ekonomi Rakyat
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Prabowo menegaskan koperasi tersebut tidak boleh hanya berdiri secara administratif, tetapi harus benar-benar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Presiden menyampaikan bahwa hingga 14 Agustus 2026, sebanyak 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi disebut sudah beroperasi secara optimal.
Operasional optimal, menurut Prabowo, ditandai dengan tersedianya sarana pendukung seperti listrik dan air serta sistem digital terpusat. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah maupun pengelola koperasi memantau ketersediaan stok barang secara langsung.
Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi desa sekaligus menciptakan pusat distribusi dan aktivitas ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat.
UMKM dan Pengemudi Ojol Jadi Bagian Ekonomi Kerakyatan
Prabowo juga menekankan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berada pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah, kata dia, terus mendorong agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat.
Salah satu contoh yang disampaikan Presiden adalah kebijakan terkait pembagian hasil bagi pengemudi ojek online. Sebelumnya, pengemudi disebut menerima sekitar 80 persen dari hasil kerja, sedangkan 20 persen menjadi bagian aplikator.
Setelah adanya rekomendasi pemerintah, porsi yang diterima pengemudi meningkat menjadi 92 persen.
“Para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat posisi pekerja dalam ekosistem ekonomi digital sekaligus memastikan pertumbuhan sektor teknologi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi pelaku utamanya.
Ekonomi Hijau Harus Memberikan Nilai Tambah
Selain ekonomi desa dan UMKM, pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi hijau. Prabowo menyebut Indonesia untuk pertama kalinya telah memberlakukan sistem registrasi unit karbon serta membangun dan menjalankan bursa nilai ekonomi karbon dengan mengadopsi standar karbon dunia.
Menurut Presiden, upaya menjaga hutan dan mengurangi emisi karbon tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga harus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia.
Prabowo menilai negara-negara dengan tingkat emisi besar dapat memberikan kompensasi kepada negara yang menjaga dan mengurangi emisi karbon. Karena itu, potensi ekonomi karbon harus dikelola agar memberikan nilai tambah bagi rakyat.
“Ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita,” tegasnya.
Pemerintah Perkuat Konektivitas Antardesa
Penguatan ekonomi desa juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur dasar. Menurut Prabowo, konektivitas antardesa menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kegiatan sosial dengan lebih mudah.
Pemerintah mencatat telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Polri sepanjang 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa dapat selesai pada akhir tahun ini.
Prabowo menekankan pembangunan jembatan desa bukan sekadar proyek infrastruktur. Bagi masyarakat, jembatan dapat menentukan akses anak-anak menuju sekolah, akses petani menuju lahan dan pasar, hingga mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Presiden bahkan menyoroti kondisi anak-anak di sejumlah daerah yang masih harus menyeberangi sungai atau menempuh perjalanan panjang untuk bersekolah akibat keterbatasan infrastruktur.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan,” ujar Prabowo.
3.000 Titik Air Desa Dibangun
Selain konektivitas, pemerintah juga memperkuat akses air bersih di desa. Prabowo menyampaikan bahwa dalam delapan bulan pertama 2026, TNI telah membangun 3.000 titik air desa.
Pembangunan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang selama ini harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan tersebut tidak hanya untuk minum dan mandi, tetapi juga untuk beribadah, peternakan hingga pertanian.
Dengan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan koperasi, dukungan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi hijau, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terasa di pusat-pusat kota.
Bagi Prabowo, desa harus menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional. Ketika konektivitas semakin baik, air bersih tersedia, koperasi berjalan optimal, dan pelaku UMKM mendapatkan ruang usaha yang lebih besar, ekonomi kerakyatan diharapkan semakin kuat dan mampu menjadi fondasi ketahanan ekonomi Indonesia.
(Indotorial.com)
