INDOTORIAL.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus memastikan proses penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan cepat.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran menekankan pentingnya mempercepat pemulihan akses utama yang terdampak banjir bandang. Menurutnya, jalan dan jembatan merupakan infrastruktur penting yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta kelancaran pelayanan pemerintahan.
“Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Wapres.
Salah satu lokasi yang ditinjau Wapres adalah Jembatan Arosuka, yang menjadi salah satu akses penghubung penting antara Kota Padang dan Kabupaten Solok. Di lokasi tersebut, Gibran meminta kebutuhan sarana dan prasarana jembatan segera ditangani, termasuk ruas jalan di sekitar jembatan yang turut terdampak banjir.
“Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas,” tegasnya.
Wapres Minta Kerusakan Infrastruktur Segera Didata
Setelah meninjau infrastruktur penghubung antardaerah, perhatian Wapres Gibran berlanjut ke fasilitas pemerintahan. Ia mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang juga terdampak banjir bandang.
Gibran meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan jenis penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan tingkat urgensinya.
Banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Solok pada Senin malam, 21 September 2026, dilaporkan berdampak terhadap sejumlah fasilitas publik dan perkantoran. Pemerintah perlu memastikan fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dapat segera kembali digunakan.
“Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti,” pinta Wapres.
Percepatan pemulihan pelayanan publik menjadi salah satu perhatian penting karena bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menghambat aktivitas pemerintahan dan kebutuhan administrasi masyarakat.
Sebelumnya, saat bertemu warga terdampak di Solok, Wapres juga menekankan pentingnya pendataan rumah yang rusak serta dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana. Pemerintah daerah diminta mengoordinasikan proses pemulihan tersebut agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera dipenuhi.
Pemulihan Banjir Bandang Solok Tak Berhenti Setelah Air Surut
Wapres Gibran juga mengingatkan bahwa penanganan pascabencana tidak selesai hanya ketika air banjir mulai surut. Material yang terbawa banjir, seperti lumpur, pasir, batu, kayu, hingga material longsoran, perlu segera dibersihkan agar akses masyarakat dapat kembali terbuka.
Pembersihan material menjadi bagian penting dalam tahap awal pemulihan karena keberadaan material banjir dapat menghambat mobilitas warga serta mengganggu distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi.
Selain akses jalan dan jembatan, proses pemulihan juga mencakup kawasan permukiman, lahan pertanian, rumah ibadah, fasilitas umum, hingga kantor pemerintahan.
Pemulihan berbagai sektor tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta unsur terkait lainnya. Dengan koordinasi yang baik, proses perbaikan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Wapres telah menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat proses penanganan di sejumlah wilayah yang mengalami bencana. Untuk Solok, pemerintah juga memastikan proses pencarian warga yang masih hilang, pembersihan lokasi terdampak, serta inventarisasi rumah yang mengalami kerusakan terus dilakukan.
Pemkab Solok Usulkan Pembangunan Sabo Dam
Sejalan dengan arahan Wapres, Pemerintah Kabupaten Solok juga menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Posko Utama.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan salah satu kebutuhan penting yang perlu dipersiapkan ke depan adalah pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
“Rencana pembangunan sabo dam, ke depan ini penting. Selain itu perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik, perbaikan sawah, rumah, dan masjid,” ujarnya.
Pembangunan sabo dam diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi risiko material aliran sungai dan dampak bencana di masa mendatang. Sementara itu, perbaikan rumah, sawah, masjid, serta fasilitas pemerintahan diperlukan agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.
Bagi masyarakat Kabupaten Solok, pemulihan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas sehari-hari setelah banjir bandang. Jalan dan jembatan yang kembali berfungsi akan memudahkan mobilitas warga, sementara pemulihan fasilitas publik akan membantu pelayanan pemerintahan kembali normal.
Pemulihan Infrastruktur Jadi Prioritas
Peninjauan Wapres Gibran di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mulai diarahkan pada pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
Akses jalan, jembatan, fasilitas pemerintahan, permukiman, lahan pertanian, rumah ibadah, hingga fasilitas umum menjadi bagian dari kebutuhan pemulihan yang harus ditangani secara terkoordinasi.
Percepatan pemulihan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap. Di sisi lain, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama agar infrastruktur yang sudah dibersihkan atau diperbaiki benar-benar aman digunakan.
Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Solok pada 21 September 2026 sebelumnya telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan sejumlah fasilitas. Karena itu, proses pemulihan membutuhkan langkah cepat sekaligus perencanaan yang matang agar perbaikan yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Dengan percepatan pembersihan, pendataan kerusakan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan mitigasi seperti rencana pembangunan sabo dam, pemerintah berharap aktivitas masyarakat Kabupaten Solok dapat kembali berjalan secara normal.
Bagi warga terdampak, pemulihan tersebut bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan menjadi bagian penting untuk mengembalikan akses, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, serta rasa aman masyarakat setelah menghadapi banjir bandang.
(Team Indotorial)
