INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah baru pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi, ilmuwan, peneliti, serta perwakilan lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Pertemuan itu secara khusus membahas pengelolaan ekosistem gambut sekaligus strategi pencegahan dan penanganan karhutla. Pemerintah menilai pendekatan pencegahan perlu diperkuat agar kebakaran tidak terus ditangani setelah api sudah meluas.
BPGMN Akan Berada Langsung di Bawah Presiden
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Badan baru ini akan diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, keberadaan BPGMN nantinya memiliki fokus utama pada pencegahan. Pemerintah memandang pencegahan sebagai langkah yang lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.
BPGMN juga dirancang dengan kelembagaan yang berbeda dari pola sebelumnya. Badan tersebut nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan melibatkan para ilmuwan serta profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” kata Raja Juli.
Enam Provinsi Jadi Perhatian Utama
Untuk mendukung tugasnya, BPGMN nantinya akan dilengkapi dengan anggaran yang memadai. Fokus awal pencegahan karhutla terutama diarahkan ke enam provinsi yang memiliki kawasan gambut.
Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah gambut memiliki karakteristik yang membutuhkan pengelolaan khusus. Ketika mengalami kekeringan, kawasan gambut dapat menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran. Karena itu, pemerintah ingin memperkuat sistem pencegahan sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi karhutla yang lebih luas.
Raja Juli juga menilai pembentukan BPGMN menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari kalangan ilmuwan. Diskusi bersama akademisi dan peneliti diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berbasis pada ilmu pengetahuan dan data.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.
BRIN Perkuat Deteksi Dini Karhutla dengan AI
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap peran teknologi dalam memperkuat pencegahan karhutla.
BRIN diminta mendukung keberadaan dan peran BPGMN, terutama dalam pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.
Arif mengatakan, BRIN selama ini telah melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ke depan, teknologi tersebut akan terus dikembangkan, termasuk dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.
Penggunaan AI diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai potensi kebakaran secara lebih cepat. Dengan deteksi yang semakin dini, langkah pencegahan dan penanganan di lapangan dapat dilakukan sebelum api berkembang menjadi kebakaran besar.
Pencegahan Karhutla Berbasis Desa
Selain teknologi, pemerintah juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutla. Arif menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan konsep pencegahan presisi berbasis desa.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam menjaga kawasan di sekitarnya. Masyarakat dinilai memiliki kedekatan langsung dengan sumber daya alam dan lingkungan tempat mereka tinggal.
Salah satu kelompok yang dapat diperkuat adalah Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok masyarakat ini memiliki peran penting dalam membantu pencegahan dan pemantauan potensi kebakaran di tingkat lokal.
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat atau aparat. Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran juga diharapkan menjadi bagian dari sistem pencegahan.
Solusi Teknologi dan Ekonomi untuk Masyarakat Gambut
Diskusi di Istana Merdeka juga membahas solusi teknologi yang dapat digunakan dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran. Beberapa teknologi yang dibicarakan antara lain water injection, pompa di tingkat desa, serta penggunaan bahan alternatif untuk pemadaman.
Namun, pemerintah juga melihat persoalan karhutla dari sisi ekonomi masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut membutuhkan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Karena itu, strategi pengelolaan gambut dinilai perlu mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.
Sejumlah pilihan komoditas juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Sagu disebut sebagai salah satu alternatif untuk jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Untuk jangka menengah, kopi menjadi salah satu pilihan, sedangkan tanaman hortikultura dapat dikembangkan sebagai solusi jangka lebih pendek.
Pengelolaan Gambut dan Mangrove Jadi Perhatian Pemerintah
Pembentukan BPGMN menandai upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola kawasan gambut dan mangrove dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Tidak hanya mengandalkan respons ketika kebakaran terjadi, pemerintah ingin memperbesar porsi pencegahan melalui kombinasi ilmu pengetahuan, teknologi, kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat.
Penguatan sistem deteksi dini, pemanfaatan AI, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan mata pencaharian alternatif menjadi bagian dari pendekatan tersebut.
Dengan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, pemerintah berharap upaya menjaga ekosistem gambut dan mangrove dapat berjalan lebih terarah. Di saat yang sama, pencegahan karhutla di wilayah rawan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Langkah ini juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam strategi pengelolaan lingkungan. Bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kebakaran, tetapi juga dengan keberlanjutan lingkungan dan sumber penghidupan dalam jangka panjang.
(Team Indotorial)
