INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah saat ini memiliki satu tujuan utama, yakni mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU memiliki keselarasan dengan arah perjuangan pemerintah. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan bersama.
“Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo Yakin Jutaan Rakyat Bisa Keluar dari Kemiskinan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar memiliki target, tetapi juga telah menyiapkan perencanaan yang dihitung secara cermat untuk mencapai tujuan tersebut.
Ia menyebut berbagai capaian yang telah diraih pemerintah selama dua tahun pertama kepemimpinannya menjadi salah satu dasar optimisme untuk melanjutkan program pengentasan kemiskinan.
Presiden bahkan mengatakan dirinya telah melakukan perhitungan hingga detail pembiayaan untuk memastikan strategi transformasi bangsa dapat berjalan sesuai sasaran.
“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” imbuh Kepala Negara.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agenda pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjalankan transformasi nasional.
Bagi pemerintah, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah Kembali Targetkan Penutupan 700 BUMN
Selain membahas pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo juga memaparkan strategi pemerintah dalam melakukan transformasi dan efisiensi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Presiden, penataan BUMN merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa untuk menciptakan pengelolaan negara yang lebih efisien. Pemerintah menilai jumlah dan struktur BUMN perlu ditata agar sumber daya negara dapat digunakan secara lebih optimal.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan kembali menutup sedikitnya 700 BUMN. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, efisiensi tersebut diharapkan mampu mengurangi berbagai beban pengeluaran, mulai dari biaya operasional, overhead, hingga gaji direksi dan komisaris.
Ia memperkirakan langkah efisiensi di berbagai sektor dapat menghasilkan penghematan anggaran yang sangat besar. Dana tersebut kemudian akan dialihkan untuk program yang memberikan manfaat lebih langsung kepada rakyat.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa penghematan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan keuangan pemerintah. Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk memperkuat program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” tegasnya.
Prabowo Dorong Kemandirian Pembiayaan Pembangunan
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional.
Pemerintah, kata Presiden, tetap membuka kesempatan bagi investasi asing maupun domestik untuk masuk ke Indonesia. Namun, investasi tersebut perlu dibedakan dengan pembiayaan pembangunan melalui utang.
Presiden menyatakan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dan hanya akan mempertimbangkan pinjaman dengan biaya atau bunga yang serendah mungkin.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujar Presiden.
Ia kemudian menyinggung tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) yang disebut pernah diterima pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam pertemuan di Washington DC.
Menurut Presiden, pemerintah memilih menolak tawaran tersebut karena Indonesia dinilai masih mampu menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman IMF.
“Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Kepala Negara.
Transformasi Bangsa Diarahkan untuk Kesejahteraan Rakyat
Pesan Presiden Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU tersebut memperlihatkan bahwa agenda transformasi bangsa pemerintah diarahkan pada penguatan efisiensi negara sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi BUMN, pengelolaan anggaran, pengurangan ketergantungan terhadap utang, hingga strategi mengangkat masyarakat dari kemiskinan ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar pemerintah.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan sumber daya negara dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Dengan demikian, strategi transformasi bangsa yang disampaikan Presiden di hadapan para ulama dan peserta Muktamar ke-35 NU tidak hanya berbicara mengenai perubahan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengenai bagaimana negara dapat menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih nyata bagi masyarakat.
(Indotorial.com)
