INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan di Kalimantan Barat, salah satunya terkait percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo disebut memberikan dukungan untuk mempercepat penanganan karhutla, termasuk melalui penambahan personel serta dukungan sarana udara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Panglima Jilah menyampaikan bahwa dukungan personel dari pemerintah untuk menangani karhutla sudah mulai berjalan sekitar satu pekan.
“Kita membahas tentang karhutla. Tadi beliau membantu kita lewat personil untuk segera. Dan ini sudah dimulai, sudah sekitar satu minggu,” ujar Panglima Jilah kepada awak media seusai bertemu Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Beri Perhatian untuk Kalimantan Barat
Menurut Panglima Jilah, perhatian Presiden Prabowo terhadap Kalimantan Barat tidak hanya berkaitan dengan persoalan karhutla. Pemerintah juga disebut memberikan dukungan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Sejumlah sektor yang mendapat perhatian antara lain pembangunan rumah adat, pendidikan, beasiswa, jalan dan infrastruktur, rumah sakit, hingga dukungan dari unsur TNI dan Polri.
“Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat, itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI-Polri,” kata Panglima Jilah.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di Kalimantan Barat tidak hanya dilihat dari sisi infrastruktur fisik. Kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan dan penguatan peran masyarakat adat, juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Panglima Jilah Soroti Tuduhan terhadap Peladang
Dalam pembahasan mengenai karhutla, Panglima Jilah turut menyoroti persoalan yang selama ini kerap muncul ketika kebakaran terjadi, yakni tudingan bahwa aktivitas masyarakat peladang menjadi penyebab kebakaran.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas berladang masyarakat Dayak memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan perkebunan, terutama dari sisi lokasi lahan yang digunakan.
Menurutnya, masyarakat Dayak umumnya melakukan aktivitas berladang di lahan mineral, bukan di kawasan gambut.
“Jadi ladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam upaya memahami persoalan karhutla secara lebih menyeluruh. Penanganan kebakaran hutan dan lahan, menurut Panglima Jilah, perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah sekaligus aktivitas masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Masyarakat Adat Ikut Awasi Pembakaran Lahan
Panglima Jilah juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak ketika karhutla terjadi, tetapi juga ikut bertanggung jawab menjaga wilayahnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat melakukan pemantauan terhadap lokasi ladang yang dibakar.
“Jadi kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, disitulah kita yang akan monitoringnya,” kata Panglima Jilah.
Menurutnya, tradisi berladang masyarakat Dayak telah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum perkembangan perkebunan di Kalimantan. Tradisi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan masyarakat adat dengan lingkungan sekitar.
Bagi masyarakat Dayak, alam memiliki posisi penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.
Sosialisasi Pencegahan Karhutla Terus Dilakukan
Untuk mencegah terjadinya karhutla, masyarakat adat juga melakukan sosialisasi kepada warga melalui tokoh-tokoh adat. Edukasi tersebut diarahkan agar aktivitas pembakaran lahan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kebakaran yang meluas.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,” ujar Panglima Jilah.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya memperkuat pencegahan serta penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah memiliki dukungan personel, sarana, dan teknologi, sementara masyarakat adat memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah serta pola kehidupan masyarakat setempat.
Pertemuan Presiden Prabowo dan Panglima Jilah pun menegaskan pentingnya pendekatan bersama dalam menghadapi persoalan karhutla. Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman, tetapi juga membutuhkan pencegahan, edukasi, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat di tingkat lokal.
Dengan kolaborasi tersebut, upaya menjaga hutan dan lingkungan di Kalimantan Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat adat pun dapat terus mengambil bagian dalam menjaga alam sekaligus memastikan tradisi dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung secara bertanggung jawab.
(Indotorial.com)
