INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatra Selatan setelah sebelumnya memimpin rapat di Posko Aju Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Provinsi Riau, Senin, 24 Agustus 2026.
Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang. Setibanya di Palembang, Kepala Negara langsung menuju Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan yang berada di kawasan bandara untuk mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi karhutla sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan.
Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah pusat dan daerah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membuka rapat dengan menyampaikan bahwa sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, bersama unsur pemerintah daerah, telah hadir untuk membahas penanganan karhutla di Sumatra Selatan.
“Setelah tadi dari posko karhutla di Provinsi Riau, saat ini kita berada di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatra Selatan di Palembang,” ujar Teddy.
Ia menyebut sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatra Selatan.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Pangdam, Kapolda, Kajati, serta unsur Forkopimda lainnya juga mengikuti rapat tersebut.
12.956 Hotspot Terdeteksi di Sumatra Selatan
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Selatan M. Iqbal Alisyahbana memaparkan kondisi terkini karhutla di wilayahnya. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat sebanyak 12.956 titik panas atau hotspot di Sumatra Selatan.
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 2.435 titik. Berikutnya Kabupaten Musi Banyuasin dengan 2.139 titik dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 1.909 titik.
Menurut Iqbal, peningkatan hotspot paling signifikan terjadi pada Agustus 2026. Pada Juli tercatat sebanyak 2.096 titik hotspot, sedangkan sepanjang Agustus hingga 23 Agustus jumlahnya telah mencapai 8.044 titik.
“Jumlah titik hotspot ini sangat meningkat di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.096 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatra Selatan,” jelas Iqbal.
Selain meningkatnya titik panas, luas lahan yang terbakar juga menjadi perhatian pemerintah. Hingga 23 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Sumatra Selatan mencapai 1.926 hektare.
Berdasarkan data tersebut, Sumatra Selatan berada di peringkat ke-18 dari 36 provinsi di Indonesia dalam luas lahan yang terbakar. Sementara itu, jumlah kejadian karhutla yang tercatat hingga periode yang sama mencapai 1.723 kejadian.
Ribuan Personel Dikerahkan Tangani Karhutla
Penanganan karhutla di Sumatra Selatan melibatkan kekuatan personel yang cukup besar. Pemerintah daerah mengerahkan sebanyak 11.567 personel dari berbagai unsur untuk melakukan pencegahan hingga pemadaman di lapangan.
Personel tersebut berasal dari BPBD, TNI, Polri, Lanud, Manggala Agni, Polhut, Satpol PP, kelompok masyarakat, hingga unsur perusahaan.
Kekuatan masyarakat dan perusahaan juga ikut dilibatkan melalui Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan, serta RPK HTI.
Strategi penanganan dilakukan mulai dari deteksi dini dan pemantauan hotspot, patroli darat dan udara, hingga operasi pemadaman. Pemerintah juga mendapatkan dukungan operasi udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dukungan tersebut berupa dua helikopter patroli dan lima helikopter water bombing yang digunakan untuk membantu pemadaman dari udara.
Selain pemadaman, pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca. Iqbal menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca di Sumatra Selatan telah berlangsung dalam empat sesi. Operasi terbaru dilaksanakan mulai 22 Agustus dan direncanakan berlangsung hingga 26 Agustus 2026.
Prabowo Tambah Helikopter dan 20 Ekskavator
Mendengar laporan kebutuhan di lapangan, Presiden Prabowo meminta agar berbagai peralatan yang dibutuhkan segera dipenuhi. Pemerintah tidak ingin penanganan karhutla berjalan lambat hanya karena keterbatasan sarana dan prasarana.
Presiden menyetujui penambahan satu helikopter water bombing untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla di Sumatra Selatan.
“Tadi kebutuhan, saya sekarang butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian butuhkan. Tadi sudah disampaikan kebutuhan satu helikopter water bombing tambahan, sudah bisa bantu satu lagi. Kita juga butuh alat ekskavator,” kata Presiden Prabowo.
Presiden kemudian memastikan ketersediaan ekskavator yang dapat dikirim ke Sumatra Selatan. Setelah mendapatkan laporan jumlah yang dibutuhkan, Presiden memutuskan pengiriman 20 unit ekskavator.
“Kita punya ekskavator, bisa kita kirim? Bisa segera dikirim ke sini? Kita akan segera kirim. Kita bisa kirim berapa ke sini? 20, Anda cukup? 20 cukup? Ya sudah, segera kirim ke sini,” lanjutnya.
Presiden juga meminta jajaran terkait memperkuat langkah pencegahan, termasuk kebutuhan pengeboran sumber air di lokasi-lokasi yang rawan mengalami kebakaran.
Penanganan Karhutla Diperkuat Lintas Daerah
Selain membahas kondisi Sumatra Selatan, Presiden Prabowo juga memastikan penanganan karhutla di wilayah lain berjalan secara terkoordinasi.
Dalam rapat tersebut, Presiden terhubung melalui konferensi video dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan Lampung. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di masing-masing wilayah sekaligus memastikan kebutuhan penanganan dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah juga terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Di sisi lain, sinergi lintas sektor terus ditingkatkan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Sumatra Selatan menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah membesar. Deteksi dini, pemantauan hotspot, patroli, operasi udara, modifikasi cuaca, penyediaan peralatan, hingga pencegahan di tingkat masyarakat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan.
Dengan tambahan satu helikopter water bombing dan 20 ekskavator, pemerintah berharap respons terhadap karhutla di Sumatra Selatan bisa semakin cepat dan efektif, terutama di wilayah yang memiliki jumlah hotspot tinggi.
(Indotorial.com)
