INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Provinsi Kalimantan Tengah setelah sebelumnya meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Setibanya di Palangka Raya, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut.
Rapat tersebut menjadi forum untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi karhutla di Kalimantan Tengah, sekaligus membahas kebutuhan tambahan untuk memperkuat upaya pemadaman dan pengendalian kebakaran di lapangan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pembukaan rapat menyampaikan bahwa sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah telah hadir untuk memberikan laporan langsung kepada Presiden.
“Pada Sabtu 22 Agustus 2026, setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah,” ujar Teddy.
Selanjutnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib memaparkan perkembangan karhutla di wilayah tersebut.
Hampir 20 Ribu Hotspot Terdeteksi di Kalteng
Berdasarkan laporan yang dihimpun pemerintah daerah, sebanyak 19.992 titik panas atau hotspot tercatat di Kalimantan Tengah sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026.
Pada periode yang sama, terdapat 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai sekitar 4.499,21 hektare.
Ahmad Toyib menjelaskan, data tersebut berasal dari laporan harian 14 kabupaten/kota yang dikumpulkan melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah.
“Data ini berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari kami himpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Ahmad.
Sementara itu, berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare. Angka tersebut menempatkan Kalimantan Tengah di urutan kesembilan secara nasional dalam luasan karhutla.
Situasi tersebut membuat pemerintah daerah memperkuat status kewaspadaan. Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Libatkan 10.700 Personel
Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dilakukan dengan melibatkan kekuatan personel dari berbagai unsur. Total sekitar 10.700 personel telah dikerahkan untuk mendukung operasi di lapangan.
Mereka berasal dari BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Ahmad Toyib juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan selama proses penanganan karhutla. Dukungan tersebut tidak hanya berupa supervisi dan arahan, tetapi juga bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasi pemadaman.
Menurutnya, sejumlah pejabat pemerintah pusat sebelumnya telah melakukan supervisi langsung ke Kalimantan Tengah, termasuk Kepala BNPB, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Kehutanan, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Kalteng Minta Tambahan Helikopter dan Pompa Air
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo, kebutuhan peralatan menjadi salah satu pembahasan utama. Presiden secara langsung menanyakan dukungan yang masih diperlukan untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla.
Terkait dukungan udara, Ahmad Toyib menyampaikan bahwa saat ini sudah ada empat unit helikopter water bombing yang beroperasi. Namun, pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan armada untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas pemadaman.
“Mohon izin penambahan kalau bisa 2 sampai 3 unit lagi, Bapak Presiden,” ujar Ahmad Toyib.
Selain helikopter, kebutuhan pompa air juga menjadi perhatian. Presiden Prabowo menanyakan secara langsung jumlah tambahan pompa yang diperlukan untuk mendukung pemadaman dari darat.
Ahmad Toyib menyebut Kalimantan Tengah masih membutuhkan sekitar 100 hingga 200 unit pompa air.
Presiden Prabowo kemudian langsung menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Di tengah rapat, Kepala Negara melakukan komunikasi melalui sambungan telepon untuk mendorong agar kebutuhan penanganan karhutla dapat segera dipenuhi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat respons di lapangan, terutama menghadapi kebakaran yang membutuhkan dukungan personel dan peralatan secara cepat.
Presiden Prabowo Pantau Karhutla Kalimantan Secara Terpadu
Tidak hanya membahas kondisi Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo juga memantau perkembangan karhutla di wilayah lain. Dalam rapat tersebut, Presiden terhubung melalui konferensi video dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui sambungan tersebut, Presiden menerima laporan langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengenai situasi karhutla dan langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Koordinasi lintas daerah ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Pulau Kalimantan tidak dilakukan secara terpisah. Pemerintah pusat berupaya memastikan setiap daerah dapat bergerak dengan strategi yang terkoordinasi, sekaligus mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan jumlah hotspot yang masih tinggi dan luas wilayah terdampak yang cukup besar, penguatan operasi pemadaman menjadi salah satu prioritas pemerintah. Presiden Prabowo pun meminta agar kebutuhan daerah dapat segera ditindaklanjuti sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
(Indotorial.com)
