INDOTORIAL.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola sumber daya negara sekaligus memberantas berbagai bentuk kebocoran anggaran yang selama ini menghambat pembangunan nasional. Menurut Presiden, setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari kebocoran akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang berlangsung di Nahdlatul Ulama, tepatnya di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan sejumlah data dan capaian pemerintah kepada para ulama yang hadir. Menurutnya, ulama memiliki posisi strategis karena menjadi pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat dan berhak mengetahui berbagai kebijakan serta langkah pemerintah dalam membangun bangsa.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang baru saja diresmikannya.
Menurut Presiden, sebanyak 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah berhasil dibangun dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa anggaran negara dapat menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar apabila dikelola secara efektif dan bebas dari kebocoran.
“Bayangkan jika anggaran yang selama ini hilang atau tidak tepat sasaran bisa diselamatkan. Berapa ribu kilometer jalan yang bisa dibangun, berapa banyak jembatan yang dapat disediakan, dan berapa puluh ribu sekolah yang bisa diperbaiki untuk masyarakat,” ujar Presiden.
Pemerintah Fokus Hentikan Kebocoran Anggaran
Presiden Prabowo menegaskan bahwa salah satu prioritas utama pemerintahannya adalah menghentikan berbagai bentuk kebocoran yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal. Menurutnya, masih banyak sumber daya dan pendapatan negara yang belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai langkah pembenahan dan pengawasan agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan nasional.
Presiden juga menegaskan bahwa upaya tersebut bukanlah pekerjaan mudah mengingat luas wilayah Indonesia serta besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini. Namun demikian, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh kekayaan negara dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Tertibkan Perkebunan Sawit dan Tambang Ilegal
Selain fokus pada efisiensi anggaran, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dinilai melanggar ketentuan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil kembali penguasaan atas lebih dari 5 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dinilai tidak sesuai aturan. Langkah tersebut dilakukan terhadap berbagai aktivitas perkebunan yang berada di kawasan terlarang maupun yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menutup ratusan aktivitas pertambangan tanpa izin sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan.
Menurut Presiden, langkah penertiban tersebut penting dilakukan agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
Pemerintahan Bersih Jadi Kunci Kemajuan Bangsa
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunci utama menjaga kekayaan negara terletak pada hadirnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menilai keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya negara secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Karena itu, tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa agenda pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta penertiban pengelolaan sumber daya alam akan terus menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kekayaan Indonesia dapat benar-benar kembali kepada rakyat dan menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta berkelanjutan di seluruh wilayah Tanah Air.
(Indotorial.com)
