Indotorial.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi saat meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta melakukan groundbreaking 107 SPPG Polri di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Momentum ini menjadi penegasan kuat bahwa program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan kini menjadi prioritas strategis pemerintah.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan fondasi utama keberlangsungan peradaban bangsa. Menurutnya, tidak ada bangsa yang bisa berdiri kokoh tanpa ketahanan pangan yang kuat.
“Hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas. Saudara-saudara, menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, itu adalah melanjutkan peradaban. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa Indonesia tanpa pangan,” ujar Presiden dengan tegas.
Teknologi Modern, Kualitas Global
Presiden juga mengapresiasi langkah Polri dalam menghadirkan sistem operasional SPPG berbasis teknologi modern namun tetap efisien dan terjangkau. Ia menyoroti penggunaan sistem filtrasi air, teknologi ultraviolet untuk sterilisasi wadah makanan, hingga perangkat uji keamanan pangan (food safety test) produksi dalam negeri yang dinilai memiliki kualitas setara standar global.
Menurut Presiden, penggunaan teknologi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun sistem pelayanan gizi yang profesional, higienis, dan berstandar tinggi tanpa harus bergantung pada produk luar negeri.
Inisiatif ini sekaligus memperkuat citra program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang bukan hanya populis, tetapi juga terukur dan berbasis sistem yang kuat.
Dampak Nyata Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menghasilkan miliaran porsi makanan bagi masyarakat. Lebih dari sekadar angka, Presiden menegaskan bahwa dampaknya sudah terasa langsung di lapangan.
Salah satu efek signifikan adalah penurunan ketimpangan sosial serta penciptaan lapangan kerja baru. Dalam setiap satu dapur atau satu SPPG, rata-rata 50 tenaga kerja terserap. Banyak di antaranya sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
“Mereka lihat gini rasionya berkurang. Lapangan kerja dibentuk satu dapur, satu SPPG, 50 orang bekerja yang tadinya tidak punya penghasilan, mereka bekerja, mereka bisa bantu suami, mereka bisa membantu anaknya,” jelas Presiden.
Program ini tidak hanya menyasar penerima manfaat dari sisi konsumsi, tetapi juga menciptakan efek domino ekonomi di tingkat akar rumput.
Menggerakkan Ekonomi dan Menghidupkan Petani Kecil
Dari sisi makroekonomi, Presiden mengungkapkan adanya laporan dari kalangan dunia usaha yang mencatat peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai dampak positif program MBG. Peningkatan daya beli ini menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak kalah penting, program ini juga memberikan kepastian pasar bagi petani kecil. Hasil panen mereka kini terserap secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan dapur-dapur SPPG di berbagai daerah. Artinya, program pemenuhan gizi sekaligus menjadi strategi penguatan ketahanan pangan berbasis produksi dalam negeri.
Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sedang berada di jalur kebangkitan ekonomi sesuai amanat konstitusi. Kemandirian nasional menjadi kunci, namun tanpa bersikap tertutup atau anti terhadap negara lain.
“Kita benar-benar akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, saudara-saudara sekalian. Kuat tapi tidak boleh jadi negara yang sombong, kita akan hormati semua negara,” ucapnya.
Menutup pidato, Presiden memberikan pesan tegas kepada seluruh pengelola kekayaan negara agar menjaga integritas serta kepentingan rakyat. Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu menggunakan kewenangannya terhadap praktik-praktik yang merugikan bangsa.
Momentum peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri ini menegaskan bahwa penguatan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan bukan sekadar strategi kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional sekaligus investasi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dengan sinergi antara pemerintah, Polri, dunia usaha, dan petani kecil, Indonesia mempertegas langkahnya membangun ketahanan pangan yang kokoh, berkelanjutan, dan berdaulat.
(Indotorial.com)
