INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan nasional melalui pembangunan desa nelayan terintegrasi di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bahwa sektor nelayan selama ini belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah.
“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.
Desa Nelayan Terintegrasi, Bukan Sekadar Bantuan
Program pembangunan desa nelayan ini dirancang secara terintegrasi dan modern. Setiap desa akan dilengkapi fasilitas penting seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, hingga kendaraan operasional. Tujuannya jelas: memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan agar lebih efisien, meningkatkan daya saing, serta memotong praktik tengkulak yang merugikan nelayan.
Presiden menegaskan, program ini bukan sekadar bantuan sosial atau “bagi-bagi” fasilitas. Seluruh pengelolaan akan dilakukan melalui skema koperasi agar berkelanjutan dan profesional.
“Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” tegasnya.
Skema pembiayaan pun dirancang fleksibel dan adil. Pemerintah memberikan tenor pengembalian investasi hingga 10–12 tahun. Kebijakan ini dinilai realistis, mengingat pelaku usaha besar pun kerap memperoleh kredit jangka panjang bahkan restrukturisasi.
“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun,” tambah Prabowo.
Dengan pendekatan ini, pembangunan desa nelayan diharapkan tidak membebani masyarakat, tetapi justru menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang.
Koperasi Merah Putih Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa
Selain fokus pada pembangunan desa nelayan, Presiden juga mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi desa. Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan total hampir 30.000 koperasi dan gudang dalam tahap pembentukan.
Setiap koperasi nantinya akan dilengkapi gudang logistik, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan. Skema ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan praktik ekonomi tidak sehat lainnya.
“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.
Dengan sistem distribusi yang lebih transparan dan terkontrol melalui koperasi, pemerintah berharap subsidi dan bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Optimalisasi Dana Desa untuk Ekonomi Maritim
Pendanaan program pembangunan desa nelayan dan koperasi ini bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir. Ke depan, dana tersebut akan diarahkan lebih terstruktur, produktif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Langkah ini sekaligus menegaskan visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan sektor kelautan sebagai masa depan ekonomi Indonesia. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan potensi sumber daya laut yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi kekuatan maritim global.
Melalui program 1.000 desa nelayan terintegrasi pada 2026, pemerintah ingin memastikan desa pesisir tidak lagi berada di pinggiran pembangunan. Sebaliknya, desa nelayan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Jika program ini berjalan konsisten hingga target 5.000 desa nelayan pada 2029, maka transformasi ekonomi maritim Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan fondasi nyata menuju kedaulatan pangan laut dan kesejahteraan nelayan nasional.
(Indotorial.com)
