INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan secara optimal usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Momentum pelantikan ini dinilai menjadi titik awal penting dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik di Indonesia.
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat, 10 April 2026, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menyampaikan bahwa pengucapan sumpah jabatan bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata untuk menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami bersembilan akan segera merapatkan barisan untuk merampungkan tugas fungsi dan kewenangan kami yang sudah ditunggu masyarakat,” ujar Hery.
Fokus Pembenahan Internal Jadi Prioritas
Dalam menghadapi tantangan ke depan, Hery menegaskan bahwa pembenahan internal menjadi prioritas utama Ombudsman RI. Ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek dalam organisasi yang perlu diperkuat agar kinerja lembaga semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Menurutnya, perbaikan tersebut mencakup berbagai lini, mulai dari struktur kelembagaan, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga dukungan anggaran. Ia juga menyoroti adanya persepsi bahwa Ombudsman masih memiliki jarak dengan pemerintah, yang perlu segera dijembatani.
“Ada banyak hal di internal Ombudsman yang mesti diperbaiki di antaranya struktur, SDM, dan anggaran yang mana Ombudsman dirasa masih berjarak dengan pemerintah,” jelasnya.
Langkah pembenahan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat posisi Ombudsman sebagai lembaga independen yang berperan penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar.
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Program Asta Cita
Selain pembenahan internal, Ombudsman RI juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah mendukung implementasi program prioritas pemerintah, khususnya yang tergabung dalam visi pembangunan nasional “Asta Cita”.
Hery menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar berbagai program pemerintah dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Oleh karena kami masih dianggap berjarak dengan pemerintah, maka kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah yaitu Asta Cita untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Sinergi ini tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga mencakup peran aktif Ombudsman dalam melakukan pengawasan sekaligus pendampingan terhadap pelaksanaan program-program tersebut.
Kawal Program Prioritas agar Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Hery menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Ia menilai bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan.
Melalui fungsi pengawasan dan pendampingan, Ombudsman RI berkomitmen untuk menjembatani hal tersebut. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain pendidikan gratis, sekolah rakyat, hingga program makan bergizi gratis.
“Program-program pemerintah ini akan kami dekatkan dengan masyarakat, termasuk juga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, perlu pendampingan dari Ombudsman agar program pemerintah yang baik itu bisa tercapai kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Ombudsman RI berharap dapat memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dorong Pelayanan Publik Lebih Transparan dan Akuntabel
Ke depan, Ombudsman RI juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan harapan publik terhadap hadirnya lembaga pengawas yang kuat dan independen.
Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi Ombudsman RI untuk memperkuat peran sebagai pengawas pelayanan publik sekaligus mitra konstruktif pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan pembenahan internal, penguatan sinergi, serta pengawasan yang lebih aktif, Ombudsman RI optimistis dapat menjawab tantangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia.
(Indotorial.com)
