INDOTORIAL.com – Pemerintah Indonesia semakin serius memperkuat ketahanan energi nasional melalui kebijakan pencampuran bioetanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM). Langkah strategis ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di Washington, D.C., Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026).
Kebijakan yang dimaksud adalah penerapan pencampuran bioetanol sebesar 5 persen (E5) dan 10 persen (E10) ke dalam bensin nasional. Program ini disebut sebagai bagian penting dari upaya mendorong ketahanan energi sekaligus memperkuat kedaulatan energi Indonesia.
“Salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol mandatori,” ujar Bahlil.
Strategi Ketahanan dan Kedaulatan Energi
Kebijakan bioetanol E5 dan E10 bukan hanya soal substitusi energi fosil. Pemerintah melihat program ini sebagai fondasi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya domestik.
Menurut Bahlil, pencampuran etanol dalam bensin merupakan bagian dari transformasi sektor energi nasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan tidak mudah terpengaruh gejolak global.
Lebih jauh, kebijakan ini juga dirancang untuk memperluas aktivitas usaha di sektor energi dalam negeri. “Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia,” tegasnya.
Artinya, implementasi bioetanol E5 dan E10 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri bioenergi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat rantai pasok energi berbasis bahan baku lokal.
Impor Bioetanol dan Skema Tarif 0 Persen
Terkait perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai impor bioetanol, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat transisi. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum kapasitas produksi nasional sepenuhnya siap.
“Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja, termasuk di impor dari Amerika, sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi,” jelasnya.
Dalam implementasinya, pengalihan sumber impor etanol memanfaatkan kebijakan tarif masuk 0 persen. Skema ini dinilai memberikan keuntungan langsung bagi Indonesia karena harga bahan baku menjadi lebih kompetitif.
“Kalau kita masuknya dengan tarif 0 persen ke negara kita, berarti kan harus lebih murah dong. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini, tarifnya masuk 0 persen, harganya lebih murah sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol,” paparnya.
Dampak ke Industri Nasional
Bioetanol tidak hanya dimanfaatkan untuk campuran BBM. Bahan ini juga menjadi komponen penting bagi berbagai sektor industri, mulai dari kimia, farmasi, hingga manufaktur. Dengan harga impor yang lebih efisien akibat tarif 0 persen, struktur biaya produksi industri nasional berpotensi ditekan.
Langkah ini diyakini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Biaya bahan baku yang lebih rendah akan membantu pelaku industri menjaga margin sekaligus memperluas ekspansi usaha.
Di sisi lain, pemerintah tetap menargetkan kemandirian produksi bioetanol nasional dalam jangka panjang. Artinya, impor bukan solusi permanen, melainkan strategi jembatan menuju swasembada etanol.
Kebijakan bioetanol E5 dan E10 pun menjadi bagian penting dari peta jalan transisi energi Indonesia. Dengan kombinasi penguatan produksi dalam negeri dan optimalisasi kerja sama perdagangan internasional, pemerintah berharap ketahanan energi Indonesia semakin kokoh sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi bersih dan terbarukan.
(Indotorial.com)
