INDOTORIAL.COM - DENPASAR – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, Jumat (13/02/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli warga, memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar, serta memperkuat posisi pedagang kecil dalam ekosistem perdagangan nasional.
Dalam peninjauan langsung di Pasar Badung Denpasar, Wapres berdialog dengan sejumlah pedagang terkait perkembangan harga komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah antisipatif jika terjadi lonjakan harga yang terlalu tinggi, termasuk melalui intervensi distribusi dan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus pada stabilitas harga di pasar tradisional.
“Beliau secara umum sangat mengapresiasi digitalisasi yang dijalankan di pasar,” ujar Wayan Koster kepada awak media.
Ia juga mengungkapkan arahan Wapres kepada Wali Kota Denpasar agar subsidi diberikan secara merata kepada seluruh pedagang jika terjadi gejolak harga komoditas tertentu. “Untuk semua komoditas yang mengalami kenaikan terlalu tinggi, sebaiknya subsidinya diberikan kepada semua pedagang. Tadi belum kepada semua pedagang,” jelasnya.
Penegasan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dari tekanan fluktuasi harga. Pasar tradisional dinilai tetap menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sehingga perlu dijaga agar tetap sehat, stabil, dan kompetitif.
Tak hanya soal harga, Wapres Gibran juga memberi perhatian pada percepatan digitalisasi pasar tradisional. Digitalisasi dinilai mampu menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan aman, baik bagi pedagang maupun pembeli.
Era, seorang pedagang bumbu dapur yang telah berjualan selama 15 tahun di Pasar Badung, mengaku merasakan manfaat besar dari sistem pembayaran non-tunai. Menurutnya, transaksi digital mempermudah aktivitas jual beli sekaligus meminimalkan risiko peredaran uang palsu.
“Enak kalau menurut saya. Kita tidak perlu pegang uang. Untuk mengurangi uang palsu juga bisa, kadang kalau pakai uang tunai kan kita tidak tahu, bisa jadi palsu,” ungkap Era.
Manfaat serupa juga dirasakan Diana, salah satu pembeli yang kerap memanfaatkan layanan pesan antar dari pedagang Pasar Badung. Ia mengaku pembayaran melalui transfer antarbank sangat membantu, terutama bagi ibu rumah tangga yang memiliki mobilitas terbatas.
“Memudahkan sekali bagi kita ibu rumah tangga, tidak usah keluar rumah,” katanya.
Kunjungan Wapres ke Pasar Badung Denpasar ini menegaskan bahwa transformasi digital di sektor perdagangan bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang mulai dirasakan langsung oleh pelaku UMKM dan konsumen di daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa modernisasi pasar tradisional berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pedagang kecil serta kestabilan harga bahan pokok.
Dengan penguatan distribusi, kebijakan subsidi yang lebih merata, serta percepatan digitalisasi pasar, diharapkan pasar tradisional di Bali dan daerah lain di Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital tanpa meninggalkan karakter kerakyatan yang menjadi ciri khasnya. Stabilitas harga dan digitalisasi pasar kini menjadi dua pilar utama dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
(Indotorial.com)
