INDOTORIAL.COM - Jakarta – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia yang baru saja ditandatangani bukan merupakan pakta pertahanan maupun aliansi militer. Traktat tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama pertahanan kedua negara yang telah terjalin sejak 2006 melalui Defense Cooperation Agreement (DCA).
Penegasan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 6 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa penandatanganan traktat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese lebih menitikberatkan pada penguatan mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan, bukan pembentukan inisiatif pertahanan baru.
Menurut Menlu, substansi utama dari Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia adalah forum konsultasi rutin antara pimpinan dan menteri kedua negara. Forum tersebut bertujuan membahas dinamika situasi keamanan regional dan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan, termasuk kepentingan nasional masing-masing negara.
“Ini bukan merupakan pakta pertahanan, bukan pakta militer. Tidak ada konsep bahwa ancaman terhadap satu negara akan dipersepsikan sebagai bahaya bagi negara lain. Tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,” tegas Menlu Sugiono.
Ia menambahkan, mekanisme konsultasi ini bersifat dialogis dan preventif, sehingga memungkinkan kedua negara saling bertukar pandangan, menyamakan persepsi, serta membangun kepercayaan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono menilai kerja sama keamanan tersebut memberikan manfaat strategis bagi Indonesia maupun kawasan regional secara keseluruhan. Menurutnya, upaya menjaga kedaulatan, integritas wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada terciptanya lingkungan regional yang stabil, damai, dan kondusif.
“Untuk mencapai kepentingan nasional kita, diperlukan suasana yang stabil, tenang, dan damai. Jika kawasan tidak stabil atau dipenuhi konflik dan ketegangan, maka cita-cita dan tujuan nasional kita akan sulit tercapai,” jelasnya.
Dalam konteks geopolitik global yang dinamis, Menlu menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara mitra, khususnya di kawasan. Ia menyebut bahwa tantangan keamanan saat ini tidak dapat dikelola secara sepihak, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif dan saling pengertian.
Sugiono juga menegaskan bahwa mekanisme konsultasi keamanan semacam ini bukan hal baru dalam praktik diplomasi Indonesia. Selama ini, Indonesia telah memiliki berbagai forum konsultasi serupa dengan sejumlah negara mitra, baik di tingkat bilateral maupun regional, sebagai bagian dari diplomasi aktif dan bebas.
“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi menjadi sangat penting. Kita perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi global yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Australia. Prinsip menjadi “tetangga yang baik” menjadi dasar dalam membangun dialog terbuka terkait tantangan bersama, sekaligus mencari peluang kerja sama yang saling menguntungkan.
“Kita saling membicarakan tantangan yang dihadapi, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana bekerja sama agar bisa mengambil hal-hal positif dari situasi global saat ini,” pungkas Menlu Sugiono.
Dengan adanya Traktat Keamanan Bersama ini, Indonesia dan Australia diharapkan dapat memperkuat komunikasi strategis, menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, serta memastikan bahwa kerja sama keamanan tetap sejalan dengan prinsip non-aliansi dan kepentingan nasional masing-masing negara.
(Indotorial.com)
