INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana yang melanda tiga provinsi tersebut pada November 2025, sekaligus langkah pemerintah dalam mengantisipasi potensi bencana susulan.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh proses pemulihan berjalan sesuai rencana, termasuk pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan fasilitas pelayanan publik, serta penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi tersebut.
Menurut Tito, Presiden ingin mendapatkan laporan menyeluruh mengenai perkembangan penanganan bencana, mengingat luasnya wilayah terdampak dan besarnya jumlah masyarakat yang harus menjalani pengungsian.
“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Tito dalam keterangannya setelah rapat.
Bencana Sumatra Berdampak pada 53 Kabupaten dan Kota
Tito mengungkapkan, bencana yang terjadi pada November 2025 menimbulkan dampak besar di wilayah Sumatra. Tercatat sebanyak 53 kabupaten dan kota serta 4.533 desa dan kelurahan terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dampak bencana tersebut juga menyebabkan lebih dari 2,1 juta warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan menjalani pengungsian. Selain itu, kerusakan terjadi pada berbagai fasilitas umum dan infrastruktur yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan Mendagri, lebih dari 184 ribu rumah mengalami kerusakan. Sementara itu, fasilitas pendidikan yang terdampak mencapai 4.922 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 954 unit, dan tempat ibadah sebanyak 1.593 unit.
Kerusakan juga terjadi pada ribuan titik jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Tito menyebut bencana tersebut sebagai salah satu kejadian dengan cakupan dampak wilayah yang sangat luas berdasarkan pengalaman penanganan yang pernah dilakukannya.
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkapnya.
Pemerintah Salurkan Dukungan Anggaran Rp12,34 Triliun
Untuk mendukung penanganan darurat hingga pemulihan daerah terdampak, Presiden Prabowo telah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah dengan total sekitar Rp12,34 triliun.
Dukungan tersebut disalurkan melalui beberapa skema, di antaranya bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD lainnya sekitar Rp1,4 triliun.
Anggaran tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk pemulihan fasilitas publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengingatkan para kepala daerah agar menggunakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat secara maksimal dan tepat sasaran.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujar Mendagri.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Capai Rp100,67 Triliun
Selain dukungan anggaran yang telah disalurkan, pemerintah juga menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra hingga 2028.
Rencana tersebut mencakup sebanyak 11.520 kegiatan yang disusun berdasarkan usulan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terdampak. Penyusunan rencana induk tersebut dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Total kebutuhan anggaran untuk menjalankan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun diperkirakan mencapai Rp100,67 triliun.
Berbagai kegiatan yang masuk dalam rencana tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, normalisasi dan perbaikan sungai, pembangunan kembali sekolah dan rumah warga, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Tito menjelaskan, seluruh program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan agar proses pemulihan dapat menjangkau berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelasnya.
Rumah Sakit dan Jalan Nasional Kembali Berfungsi
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga melaporkan sejumlah perkembangan positif dalam pemulihan fasilitas pelayanan dasar di wilayah terdampak bencana.
Seluruh 87 rumah sakit yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara bertahap telah kembali berjalan.
Di sektor pendidikan, dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 sekolah telah kembali menggunakan bangunan sekolah asal. Sementara itu, 99 sekolah lainnya masih menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan kelas darurat.
Pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan perkembangan. Jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan telah kembali 100 persen fungsional.
Meski demikian, pemerintah masih melanjutkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemulihan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting karena akses transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat.
Pembangunan Hunian Tetap Dipercepat hingga 57.027 Unit
Selain infrastruktur dan fasilitas umum, penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian pemerintah.
Pembangunan hunian sementara (Huntara) dilaporkan telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat memiliki tempat berlindung selama proses pemulihan berlangsung.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) dengan target sebanyak 57.027 unit.
Pembangunan hunian tetap akan dilakukan melalui beberapa skema, mulai dari pembangunan di lokasi tempat tinggal semula, pembangunan secara mandiri oleh masyarakat, hingga pembangunan kawasan hunian komunal.
Skema tersebut disiapkan untuk menyesuaikan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta tingkat kerusakan permukiman akibat bencana.
Tito menegaskan, Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh program pemulihan yang telah berjalan dapat terlaksana dengan baik. Namun, luasnya wilayah terdampak dan banyaknya daerah yang harus dipulihkan membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu serta koordinasi yang berkelanjutan.
“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Tito.
Pemulihan Pascabencana Sumatra Berlanjut hingga 2028
Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan secara bertahap hingga 2028.
Melalui rencana induk yang telah disusun, pemerintah berupaya memastikan pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemulihan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, perikanan, serta infrastruktur transportasi menjadi bagian dari agenda tersebut.
Evaluasi yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka menjadi salah satu langkah untuk memantau perkembangan program sekaligus memastikan dukungan pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan.
Dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp100,67 triliun hingga 2028, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan di lapangan.
(Tim Indotorial)
