INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, menyelamatkan kekayaan alam, dan mengutamakan kepentingan rakyat di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Presiden menilai, kondisi global saat ini menuntut Indonesia untuk lebih waspada, menjaga kedaulatan, serta memastikan seluruh kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih bahwa Indonesia sedang menghadapi situasi yang membutuhkan kemampuan bertahan dan memperkuat fondasi nasional. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah perlindungan kekayaan alam agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“Saudara-saudara, inti yang ingin saya sampaikan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai bagian dari kekuatan strategis negara. Bagi pemerintah, ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pertahanan, tetapi juga mencakup pengelolaan kekayaan alam, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan rakyat.
Prabowo Minta Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia juga dirasakan oleh banyak negara lain. Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan strategis tetap berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Presiden, prinsip kepentingan nasional harus menjadi landasan dalam menjalankan politik dalam negeri maupun hubungan internasional. Pemerintah perlu memperhitungkan berbagai perkembangan global tanpa kehilangan arah dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia.
Pendekatan ini juga menuntut keterlibatan seluruh unsur pemerintahan untuk bekerja secara terkoordinasi. Persoalan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan dinilai semakin berkaitan sehingga tidak dapat ditangani secara terpisah.
Presiden menekankan bahwa kondisi dunia yang penuh ketidakpastian mengharuskan Indonesia memperkuat kemampuan nasional sekaligus menjaga stabilitas di dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Indonesia Tetap Pegang Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Dalam bidang diplomasi, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri yang menghormati seluruh negara, membangun persahabatan, dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu.
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia perlu memperluas hubungan baik dengan berbagai negara untuk menjaga ruang kerja sama internasional. Prinsip tersebut dirangkum dalam pernyataannya yang menekankan pentingnya memiliki sebanyak mungkin sahabat dan menghindari permusuhan.
“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Presiden.
Prabowo menjelaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy. Kebijakan ini, menurutnya, telah dijalankan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Meski mengutamakan hubungan persahabatan, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tetap harus berpegang pada kedaulatan negara dan amanat konstitusi. Indonesia tidak ingin terikat pada blok maupun pakta militer tertentu, sekaligus mempertahankan sikap menolak imperialisme dan penjajahan.
“Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” kata Presiden.
Pernyataan tersebut menegaskan arah diplomasi Indonesia yang mengedepankan hubungan baik dengan berbagai negara, tanpa mengesampingkan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional.
Pendidikan dan Kebijakan Nasional Perlu Melihat Persoalan Secara Menyeluruh
Selain membahas diplomasi dan ketahanan negara, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
Presiden menilai bahwa tantangan global saat ini membutuhkan pemimpin dan kalangan akademisi yang mampu memahami persoalan secara menyeluruh. Pendekatan yang terlalu sektoral dinilai tidak cukup untuk menjawab persoalan yang semakin kompleks.
“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan tidak bisa dipisah-pisahkan,” ucap Presiden.
Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya keterkaitan antara berbagai bidang dalam perumusan kebijakan. Keputusan ekonomi, misalnya, dapat berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan ketahanan negara. Begitu pula kebijakan pendidikan yang perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta tantangan masa depan.
Karena itu, pemahaman lintas bidang menjadi penting agar pemerintah, akademisi, dan calon pemimpin dapat melihat persoalan secara lebih utuh. Pendekatan tersebut juga diperlukan untuk mendukung kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan Indonesia menghadapi perubahan global.
Prabowo Tekankan Persatuan di Tengah Perbedaan Politik
Di tengah situasi internasional yang penuh tekanan, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa persatuan nasional merupakan salah satu fondasi utama bagi Indonesia untuk mempertahankan kekuatan dan kedaulatannya.
Presiden menegaskan bahwa demokrasi tetap harus memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, kompetisi politik, kritik, dan koreksi terhadap pemerintah. Namun, seluruh dinamika tersebut harus tetap berjalan dengan menjaga keutuhan bangsa.
Menurut Prabowo, perbedaan pandangan bukan alasan untuk mengabaikan kepentingan nasional. Sebaliknya, kompetisi dan kritik diperlukan dalam kehidupan demokrasi selama tetap diarahkan untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat kehidupan berbangsa.
“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” pungkas Presiden.
Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa.
Di tengah dinamika geopolitik dunia, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga kekayaan alam, memperkuat ketahanan nasional, mempertahankan kemandirian diplomasi, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.
Melalui Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan terhadap kerja sama internasional dan keteguhan dalam menjaga kedaulatan. Persatuan nasional, menurut pesan yang disampaikan Presiden, tetap menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
(Tim Indotorial)
