INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto terus mendorong peningkatan investasi berkualitas melalui penguatan hilirisasi industri dan percepatan layanan perizinan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan investasi global.
Fokus tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kontribusi investasi hilirisasi terhadap total investasi nasional terus menunjukkan peningkatan.
Pada triwulan III 2026, kontribusi investasi hilirisasi tercatat mencapai 35 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024, ketika kontribusinya masih berada di kisaran 26 persen.
“Dan kalau kami melihat trennya biasanya waktu tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu masih hanya 26 persen, di triwulan ketiga tahun ini, itu sudah 35 persen,” ujar Rosan dalam keterangan persnya.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi semakin berperan dalam mendorong investasi di Indonesia. Pemerintah pun berupaya menjaga momentum tersebut agar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan nilai investasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Prabowo Dorong Investasi Berkualitas dan Penciptaan Lapangan Kerja
Menurut Rosan, pemerintah tidak semata-mata mengejar besarnya nilai investasi yang masuk ke Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan investasi tersebut memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
Dampak yang diharapkan mencakup penyerapan tenaga kerja, peningkatan penguasaan teknologi, pengembangan industri dalam negeri, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Karena itu, pemerintah akan terus mendorong investasi berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian.
“Tapi tentunya kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif setiap penyerapan tenaga kerja,” tegas Rosan.
Pendekatan ini menjadi penting karena setiap sektor industri memiliki karakteristik investasi yang berbeda. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri nasional dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.
Dengan demikian, peningkatan investasi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka realisasi penanaman modal, tetapi juga dalam pertumbuhan industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan kapasitas teknologi nasional.
Hilirisasi Nikel dan Industri Baterai Terus Dikembangkan
Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai, termasuk baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Rosan menjelaskan, pemerintah akan terus mengembangkan sektor tersebut dengan tetap memperhatikan keseimbangan produksi, kualitas produk, kemajuan teknologi, dan penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, pengembangan industri hilir harus dilakukan secara terukur agar produksi nikel dan berbagai produk turunannya tetap seimbang. Pada saat yang sama, industri nasional juga perlu meningkatkan kualitas hasil produksi dan kemampuan teknologinya.
“Jadi seperti yang kita sudah lakukan hilirisasi di nikel ini, di baterai, di EV-baterai, nah itu yang mungkin akan terus kita kembangkan dengan tetap menjaga tentunya stabilitas equilibrium dari produksi kita, produksi nikel kita maupun juga produksi turunannya agar produknya juga makin meningkat, teknologinya makin baik, dan penyerapan tenaga kerjanya dan teknologinya juga berjalan,” jelas Rosan.
Pengembangan industri baterai menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya memperluas pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Selain meningkatkan nilai tambah, pengembangan sektor ini juga perlu diikuti peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi agar industri nasional semakin kompetitif.
Pemerintah berharap penguatan hilirisasi dapat mendorong terbentuknya ekosistem industri yang lebih kuat, sekaligus memperbesar peluang Indonesia untuk mengambil peran dalam rantai pasok global.
Integrasi Perizinan Investasi Libatkan 28 Kementerian dan Badan
Selain hilirisasi, pemerintah juga mempercepat reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan efisien.
Rosan menjelaskan bahwa integrasi sistem perizinan kini melibatkan 28 kementerian dan badan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Integrasi ini ditujukan untuk memperjelas proses perizinan sekaligus memberikan kepastian waktu pelayanan bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kepastian waktu menjadi salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi. Proses perizinan yang terlalu lama dapat menimbulkan ketidakpastian, menghambat pelaksanaan proyek, dan meningkatkan risiko bagi pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi antarinstansi agar proses perizinan dapat berjalan lebih terukur dan sesuai dengan batas waktu pelayanan yang ditetapkan.
Mekanisme Fiktif Positif Percepat Penerbitan Izin
Salah satu langkah yang diterapkan adalah mekanisme fiktif positif. Melalui mekanisme ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat menerbitkan persetujuan perizinan sesuai kewenangannya apabila instansi terkait tidak menyelesaikan proses dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Rosan mengatakan, mekanisme tersebut sudah diterapkan dan menghasilkan sekitar 328 izin.
“Jadi apabila dari, mohon maaf, kementerian lain itu agak misalnya mempunyai service level negeri yang 10 hari, 10 hari mereka tidak keluarkan otomatis kementerian kami akan bisa mengeluarkan itu yang namanya fiktif positif dan kami sudah terapkan, dan saya sudah mengeluarkan izin kurang lebih 328 perizinan karena fiktif positif ini,” ungkapnya.
Penerapan mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang berpotensi memperlambat realisasi investasi.
Dengan adanya batas waktu dan mekanisme tindak lanjut yang jelas, investor diharapkan memperoleh kepastian mengenai proses yang harus dilalui. Namun, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Pengurusan KITAS Tenaga Kerja Asing Ditargetkan Lima Hari
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pengurusan izin tinggal terbatas atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut Rosan, proses pengurusan yang sebelumnya dapat memakan waktu satu hingga enam bulan kini ditargetkan menjadi lima hari dari sisi layanan imigrasi.
“Dan dari IMIPAS contohnya sudah menyampaikan akan hanya 5 hari, sehingga kembali lagi kan kalau dulu bisa sebulan, kalau dulu sampai 6 bulan, nah kembali lagi ini akan memberikan kepastian, dan juga kepastian dan juga clarity lebih jelas,” katanya.
Percepatan pengurusan KITAS diharapkan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja asing sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi investor, kejelasan proses administrasi tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan dan kelancaran pelaksanaan proyek.
Meski demikian, target waktu pelayanan tersebut tetap perlu dipahami sesuai ruang lingkup layanan imigrasi yang dimaksud dan ketentuan yang berlaku.
Kepastian Regulasi Jadi Kunci Meningkatkan Kepercayaan Investor
Rosan menegaskan bahwa kepastian regulasi, kejelasan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Menurutnya, investor membutuhkan lingkungan usaha yang dapat diprediksi sehingga keputusan penanaman modal dapat dibuat berdasarkan informasi dan perhitungan risiko yang jelas.
“Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian they don’t like surprises nah itu yang kita coba lakukan, mengurangi ketidakpastian baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi investasi itu tugas yang utama, yang kami lakukan adalah mengurangi ketidakpastian untuk para investor baik dalam maupun luar negeri yang akan berinvestasi di Indonesia,” pungkasnya.
Peningkatan kontribusi investasi hilirisasi menjadi 35 persen, integrasi perizinan lintas kementerian dan badan, serta percepatan layanan bagi tenaga kerja asing menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat iklim investasi nasional.
Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan investasi, melainkan juga memastikan investasi tersebut memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Indonesia. Penguatan industri hilir, peningkatan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan kepastian layanan diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
(Tim Indotorial)
