INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Pembentukan DNKK menjadi langkah pemerintah untuk memperluas kebijakan keuangan nasional, dari sekadar meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi mendorong kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut menandai perubahan pendekatan dalam kebijakan inklusi keuangan Indonesia. Pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah masyarakat yang memiliki rekening atau menggunakan layanan keuangan formal, tetapi juga ingin memastikan bahwa akses tersebut memberikan manfaat nyata bagi kondisi ekonomi rumah tangga.
Presiden Prabowo meresmikan pembentukan DNKK melalui penekanan tombol sirene. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo.
DNKK Perluas Fokus Inklusi Keuangan Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembentukan DNKK merupakan perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menurut Airlangga, perubahan ini bukan sekadar pergantian nama lembaga. Pemerintah ingin memperluas orientasi kebijakan agar tidak berhenti pada keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal, melainkan juga memperhatikan kualitas kondisi keuangan keluarga.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga dalam laporannya.
Pendekatan tersebut menempatkan keluarga sebagai salah satu pusat perhatian dalam pembangunan ekonomi. Pasalnya, keluarga merupakan unit ekonomi terkecil di masyarakat dan menjadi tempat berbagai kebutuhan keuangan dikelola, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, hingga perencanaan masa depan.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Melalui DNKK, pemerintah mengarahkan kebijakan keuangan agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, keberhasilan program keuangan diharapkan tidak hanya terlihat dari meningkatnya akses terhadap produk perbankan dan layanan keuangan lainnya, tetapi juga dari kemampuan keluarga mengelola pendapatan, memenuhi kebutuhan, serta menghadapi risiko ekonomi.
Literasi Keuangan Masih Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026. Berdasarkan survei tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman mereka mengenai produk dan pengelolaan keuangan.
Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan kebijakan kesejahteraan keuangan keluarga. Akses terhadap rekening bank, kredit, tabungan, asuransi, dan produk keuangan lainnya perlu disertai pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya.
Literasi keuangan juga berkaitan dengan kemampuan menyusun anggaran rumah tangga, mengelola utang, membangun tabungan, memahami risiko produk keuangan, serta mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.
Karena itu, penguatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat agar tidak hanya terhubung dengan sistem keuangan formal, tetapi juga mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak.
Prabowo Pimpin DNKK, Airlangga Jadi Ketua Harian
Dalam struktur kelembagaan yang disampaikan Airlangga, Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai ketua DNKK, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan tugas sebagai ketua harian.
Kepemimpinan dewan juga melibatkan sejumlah lembaga penting, termasuk OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Sejumlah menteri turut menjadi anggota untuk mendukung koordinasi kebijakan lintas sektor.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut diperlukan karena kesejahteraan keuangan keluarga tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan. Aspek ini juga bersinggungan dengan stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pengembangan usaha masyarakat.
Dengan koordinasi lintas lembaga, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas, termasuk kelompok yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan formal.
Tiga Fokus Utama Kesejahteraan Keuangan Keluarga
Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan DNKK diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu financial wellness, financial resilience, dan financial security.
Pertama, financial wellness atau kesejahteraan keuangan berkaitan dengan kemampuan keluarga mengelola kondisi finansial secara sehat. Hal ini mencakup pengaturan pendapatan dan pengeluaran, pemenuhan kebutuhan rutin, serta perencanaan keuangan untuk masa depan.
Kedua, financial resilience atau ketahanan keuangan menitikberatkan pada kemampuan keluarga menghadapi guncangan ekonomi. Situasi seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, kebutuhan mendesak, maupun kenaikan biaya hidup dapat memengaruhi kondisi rumah tangga. Ketahanan keuangan membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut.
Ketiga, financial security atau keamanan keuangan berkaitan dengan rasa aman dalam mengelola keuangan. Aspek ini mencakup kemampuan memenuhi kewajiban finansial, mengelola risiko, serta menjaga kestabilan kondisi ekonomi rumah tangga.
Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan keuangan tidak cukup diukur dari kepemilikan rekening atau akses terhadap pembiayaan. Kemampuan mengelola uang, menghadapi risiko, dan menjaga keamanan kondisi finansial juga menjadi bagian penting.
Pemerintah Dorong Literasi Keuangan dan Pembiayaan UMKM
Selain membentuk DNKK, pemerintah telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan kebijakan di daerah juga diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penguatan akses pembiayaan UMKM menjadi salah satu aspek yang relevan karena usaha kecil merupakan sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Akses terhadap pembiayaan yang sesuai kebutuhan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperluas peluang pendapatan.
Namun, akses pembiayaan juga perlu disertai pemahaman mengenai biaya pinjaman, kemampuan membayar cicilan, serta risiko usaha. Dengan demikian, pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa menambah beban keuangan rumah tangga secara berlebihan.
Melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, pemerintah mengarahkan kebijakan keuangan agar lebih berorientasi pada kondisi nyata masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi antarlembaga, penguatan literasi keuangan, dan pelaksanaan program di daerah dapat memberikan manfaat yang terukur bagi keluarga Indonesia.
Dengan fokus pada kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan keuangan, DNKK diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan sekaligus menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
(Team Indotorial)
