INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai perkembangan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026. Program ini disiapkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos), sehingga bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa digitalisasi perlinsos dijadwalkan diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada 10 November 2026. Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat memperbaiki proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih adil bagi masyarakat.
“Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial,” ujar Luhut.
Digitalisasi perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima manfaat sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan program bantuan sosial.
Digitalisasi Bansos Sudah Menjangkau 514 Kabupaten/Kota
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menjelaskan bahwa uji coba digitalisasi perlinsos telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Cakupan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan sistem sebelum peluncuran yang dijadwalkan pada November mendatang.
Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlinsos. Jumlah tersebut menunjukkan perkembangan proses pendaftaran masyarakat dalam program yang disiapkan untuk memperbaiki penyaluran bantuan pemerintah.
“Per hari ini sudah ada 11,5 juta KK yang terdaftar dalam digitalisasi perlinsos ini,” ucap Firman.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah juga melibatkan sekitar 775 ribu agen perlinsos yang membantu proses pendaftaran masyarakat. Keberadaan agen ini mendukung upaya menjangkau calon penerima manfaat, termasuk dalam proses memasukkan data ke sistem digital.
Selain melalui bantuan agen, pendaftaran juga dilakukan melalui portal perlinsos. Menurut Firman, jumlah pendaftar melalui portal tersebut saat ini telah mencapai lebih dari 600 ribu orang per hari.
Angka pendaftaran tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan implementasi sistem digitalisasi perlinsos. Meski demikian, ketepatan data dan proses verifikasi tetap menjadi aspek penting agar jumlah masyarakat yang terdaftar dapat sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial yang ditetapkan pemerintah.
Uji Coba di Bali Tunjukkan Penurunan Kesalahan Data Bansos
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, DEN juga menyampaikan hasil studi terhadap pelaksanaan uji coba digitalisasi perlinsos di Provinsi Bali. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan sistem digital berpotensi mengurangi kesalahan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial.
Menurut Firman, penerapan digitalisasi perlinsos dalam uji coba tersebut mampu menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen dan inclusion error sebesar 4,1 persen.
“Dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen,” jelas Firman.
Dalam pendataan bantuan sosial, exclusion error merujuk pada kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak tercatat atau tidak menerima bantuan. Sementara itu, inclusion error terjadi ketika bantuan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Penurunan kedua jenis kesalahan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan sosial. Jika data penerima semakin akurat, potensi masyarakat yang berhak tetapi terlewat dapat ditekan, begitu pula risiko bantuan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan.
Firman menilai hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat membantu meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bansos.
“Artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Meski hasil uji coba di Bali memberikan gambaran mengenai potensi manfaat sistem digital, penerapannya secara lebih luas tetap memerlukan pengelolaan data yang konsisten, verifikasi penerima, serta pemantauan pelaksanaan program di berbagai daerah.
Pemerintah Arahkan Bantuan Semakin Berbasis Transfer Langsung
Selain membahas perkembangan pendaftaran dan hasil uji coba, DEN juga menyoroti arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial. Luhut menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan bantuan dapat diterima secara langsung oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Luhut, ke depan bantuan pemerintah akan semakin diarahkan pada mekanisme cash transfer atau transfer tunai kepada penerima manfaat. Pendekatan ini menjadi bagian dari arah kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo.
“Pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” tutur Luhut.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah penguatan kebijakan bantuan yang berfokus pada penerima manfaat, bukan semata-mata pada subsidi terhadap produk. Dalam pelaksanaannya, ketepatan pendataan menjadi faktor penting agar dukungan pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang berlaku.
Digitalisasi perlinsos diharapkan dapat mendukung proses tersebut melalui pendataan yang lebih terstruktur dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kesalahan sasaran. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada kualitas data, mekanisme verifikasi, serta pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Dengan jadwal peluncuran yang disampaikan DEN pada 10 November 2026, perkembangan digitalisasi perlinsos menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Cakupan uji coba di 514 kabupaten/kota, pendaftaran 11,5 juta KK, dukungan sekitar 775 ribu agen, serta hasil kajian di Bali menjadi bagian dari perkembangan program yang dilaporkan kepada Presiden.
Ke depan, pelaksanaan digitalisasi perlinsos akan menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan akurasi data penerima dan memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(Team Indotorial)
