INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membahayakan kesehatan masyarakat. Presiden meminta aparat penegak hukum bersama kementerian terkait mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam peristiwa tersebut.
Prabowo menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman api. Pemerintah juga harus menelusuri penyebab kebakaran, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang terbukti melalui proses penyelidikan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen bekerja sama untuk mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Saya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,” ujar Prabowo.
Prabowo Soroti Dugaan Keterlibatan Korporasi dalam Karhutla
Presiden Prabowo menyoroti temuan penyelidikan di lapangan yang mengindikasikan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Dugaan keterlibatan manusia, termasuk kemungkinan tanggung jawab sejumlah perusahaan, juga harus ditelusuri secara menyeluruh.
Menurut Prabowo, pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja merupakan persoalan serius karena dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Asap karhutla berpotensi mengganggu kesehatan jutaan orang, merusak lingkungan, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.
Karena itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperlakukan kejahatan lingkungan sebagai persoalan biasa. Penanganannya harus dilakukan secara serius, terkoordinasi, dan disertai penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelanggar.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” imbuh Kepala Negara.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin memperkuat upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap karhutla. Dengan melibatkan berbagai institusi, proses pengusutan diharapkan dapat mengungkap penyebab kebakaran dan memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.
Perusahaan Terbukti Melanggar Bisa Dicabut Izinnya
Selain meminta pengusutan menyeluruh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melanggar hukum harus menghadapi konsekuensi tegas. Salah satu langkah yang disebutkan adalah pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Presiden mengingatkan pentingnya kejelasan bukti dalam setiap proses penegakan hukum. Artinya, tindakan terhadap perusahaan maupun individu harus didasarkan pada hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.
“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar. Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” ungkap Presiden Prabowo.
Penegasan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan kegiatan usaha tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi bagian penting dari aktivitas perusahaan, terutama yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan.
Langkah penegakan hukum yang konsisten juga penting untuk mencegah terulangnya kebakaran serupa. Apabila pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi yang jelas, risiko kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat dapat terus berulang.
Prabowo Tegaskan Persatuan Nasional sebagai Kekuatan Bangsa
Selain membahas penanganan kejahatan lingkungan, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
Presiden mengingatkan bahwa perjalanan sejarah bangsa tidak terlepas dari berbagai upaya yang berpotensi memecah belah masyarakat. Indonesia telah menghadapi pemberontakan, kerusuhan, adu domba, dan tekanan dalam berbagai bentuk, tetapi persatuan tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan negara.
Prabowo menilai masyarakat Indonesia semakin mampu memahami pentingnya persatuan. Karena itu, para pemimpin diharapkan dapat mengutamakan kepentingan nasional di atas perbedaan kelompok maupun kepentingan politik.
“Rakyat kita semakin pandai, pemimpin-pemimpin kita di ujungnya akan menjaga persatuan dan itulah yang sekarang saya jalankan, politik saya adalah politik persatuan nasional, saya ingin merangkul semua kekuatan. Marilah kita tanamkan perbedaan-perbedaan kita, marilah kita bersatu untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat Indonesia hidup sejahtera,” ucap Kepala Negara.
Menurut Presiden, persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan yang mendorong masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yakni kehidupan yang lebih sejahtera dan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Pancasila dan Keberagaman Harus Terus Dijaga
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kehidupan yang damai, saling menghormati, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Ia menegaskan bahwa keberagaman agama, suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menciptakan konflik, melainkan menjadi dasar untuk memperkuat sikap saling menghargai.
“Rakyat Indonesia hidup damai, rakyat Indonesia hidup dalam suasana Pancasila, suasana saling menghormati, saling mendukung, saling mengasihi. Kita berbeda agama, mari kita jaga semua agama. Kita berbeda suku, mari kita menjaga semua suku, kita hormati semua suku. Berbeda bahasa daerah, kita jaga semua adat, semua budaya daerah. Perbedaan adalah kekayaan, menghormati adalah mulia,” pungkas Presiden Prabowo.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kerukunan di tengah dinamika sosial dan politik. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang damai, menghormati hak sesama, serta mempertahankan semangat kebangsaan.
Penegakan Hukum dan Persatuan Jadi Agenda Penting Pemerintah
Arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut membawa dua pesan utama bagi arah pemerintahan ke depan. Pertama, negara harus hadir dan bertindak tegas terhadap pihak yang merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat. Kedua, persatuan nasional harus terus diperkuat sebagai fondasi menghadapi tantangan di dalam maupun luar negeri.
Dalam penanganan karhutla, pengusutan yang menyeluruh, penegakan hukum berdasarkan bukti, dan pemberian sanksi sesuai peraturan menjadi bagian penting untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Pada saat yang sama, semangat persatuan diperlukan agar seluruh elemen bangsa dapat bekerja sama menjaga kepentingan nasional.
Bagi Presiden Prabowo, perlindungan lingkungan dan persatuan nasional merupakan dua hal yang saling berkaitan dengan masa depan Indonesia. Menjaga hutan berarti melindungi kehidupan rakyat, sementara merawat persatuan berarti memperkuat kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan kesejahteraan bersama.
(Tim Indotorial)
