INDOTORIAL.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (4/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan pascabencana di Sumatera Utara berjalan optimal. Tidak hanya melihat pembangunan fisik, Wapres juga ingin memastikan kebutuhan masyarakat selama masa transisi pascabencana benar-benar tertangani.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Wapres meninjau tiga Hunian Tetap (Huntap) yang berada di tiga wilayah berbeda. Lokasi tersebut yakni Huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga, Huntap Hapesong Baru di Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Huntap Asrama Haji Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi hunian yang kini ditempati masyarakat terdampak bencana. Pemerintah ingin memastikan rumah yang diberikan kepada warga tidak sekadar berdiri sebagai bangunan, tetapi benar-benar menjadi tempat tinggal yang aman dan mampu menunjang kehidupan sehari-hari.
“Rumah bukan hanya soal bangunan. Kita harus memastikan warga tinggal dengan aman, fasilitas dasarnya berfungsi, memiliki kepastian tempat tinggal, dan bisa kembali menjalankan kehidupan dengan baik,” ujar Wapres Gibran.
Wapres Gibran Pastikan Fasilitas Dasar di Huntap Terpenuhi
Menurut Wapres, pembangunan hunian tetap merupakan bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti ketika warga sudah mendapatkan rumah.
Berbagai fasilitas dasar juga harus dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik. Mulai dari kebutuhan dasar masyarakat hingga akses terhadap layanan publik harus menjadi perhatian pemerintah selama masa transisi.
Dalam kunjungannya, Wapres juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat yang masih menghadapi berbagai kebutuhan setelah berpindah ke hunian baru.
Wapres juga meminta pemerintah pusat dan daerah terus melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena kondisi setiap warga terdampak tidak selalu sama. Ada masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lainnya membutuhkan akses agar dapat kembali bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Pemulihan Pascabencana Tak Cukup Hanya Bangun Rumah
Wapres Gibran menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya diukur dari jumlah rumah yang berhasil dibangun.
Masyarakat harus mendapatkan kesempatan untuk kembali menjalankan kehidupan secara normal. Anak-anak harus dapat kembali bersekolah, orang tua kembali bekerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat mulai bergerak.
“Setelah rumah dan infrastruktur dibangun, tugas kita berikutnya adalah memastikan masyarakat kembali produktif. Anak-anak bisa sekolah, orang tua bisa bekerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat kembali bergerak,” tegas Wapres.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fase transisi pascabencana perlu mendapat perhatian serius. Hunian tetap memang memberikan kepastian tempat tinggal, tetapi masyarakat juga membutuhkan dukungan agar mampu kembali mandiri.
Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh. Infrastruktur, layanan dasar, pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat perlu berjalan secara bertahap dan saling mendukung.
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Terus Berkolaborasi
Untuk memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan, Wapres meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat harus terus diidentifikasi dan segera dicarikan solusi. Koordinasi antarpemerintah menjadi penting agar kebutuhan warga di lapangan tidak terlewatkan.
“Pemerintah Pusat dan Daerah akan berkolaborasi untuk mencari solusi,” pungkas Wapres.
Kunjungan Wapres Gibran ke sejumlah Huntap di Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan bencana di Sumut berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh layanan dasar, menjalankan aktivitas sehari-hari, serta kembali produktif.
Dengan pendekatan tersebut, masa transisi pascabencana diharapkan tidak menjadi periode yang berlarut-larut. Masyarakat yang telah menempati hunian baru diharapkan secara bertahap dapat kembali membangun kehidupan, bekerja, menyekolahkan anak, dan menggerakkan perekonomian di lingkungan tempat tinggal mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan bukan hanya tentang seberapa cepat bangunan kembali berdiri, tetapi juga seberapa cepat masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan secara mandiri setelah bencana.
(Indotorial.com)
