INDOTORIAL.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunjukkan komitmennya mendengar langsung keluhan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Saat dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Jumat (04/09/2026), mobil yang ditumpangi Wapres dicegat sejumlah warga.
Alih-alih melanjutkan perjalanan, Wapres Gibran memilih turun dari kendaraan dan menemui masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang masih mereka hadapi dalam masa pemulihan pascabencana.
Sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat kepada Wapres. Di antaranya berkaitan dengan jaminan hidup bagi warga terdampak, pembangunan hunian tetap (huntap), serta percepatan penyelesaian Sabo Dam di Tukka.
Wapres Gibran mendengarkan satu per satu aspirasi yang disampaikan warga. Ia menegaskan bahwa setiap kendala dan keluhan masyarakat terdampak bencana harus menjadi perhatian pemerintah dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti, karena merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan kendala masyarakat selama masa pemulihan bisa tertangani,” ujar Wapres Gibran.
Warga Sampaikan Aspirasi soal Jaminan Hidup dan Huntap
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan harapan agar dukungan pemerintah melalui jaminan hidup dapat terus diberikan selama mereka masih menjalani proses pemulihan pascabencana.
Bagi warga terdampak, masa pemulihan bukan hanya soal memperbaiki infrastruktur yang rusak. Kepastian kehidupan sehari-hari dan tempat tinggal yang aman juga menjadi kebutuhan mendesak.
Karena itu, pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan kepada Wapres Gibran. Masyarakat berharap pembangunan huntap dapat dipercepat sehingga mereka memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres menjelaskan bahwa pembangunan huntap saat ini masih dilakukan secara bertahap. Ia juga memastikan pemerintah terus berupaya mempercepat proses pembangunan agar seluruh masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.
“Mohon maaf ya Bu. Memang terkait huntap, saat ini pembangunan masih dilakukan bertahap, sehingga belum semua menerima. Tapi saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan sehingga semua warga terdampak bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” tambah Wapres.
Penyelesaian Sabo Dam Tukka Diminta Dipercepat
Selain persoalan jaminan hidup dan hunian tetap, warga juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan Sabo Dam di Kecamatan Tukka.
Infrastruktur pengendali bencana tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mengendalikan aliran material dan mengurangi risiko apabila terjadi bencana serupa di kemudian hari.
Wapres Gibran menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali bencana menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, proses penyelesaiannya perlu terus dikawal agar manfaatnya bisa segera dirasakan warga.
Sabo Dam di Tukka diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan fisik pascabencana, tetapi juga menjadi salah satu langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan.
Wapres Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Keluhan Warga
Setelah mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, Wapres Gibran meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga terkait memastikan setiap kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas dialog. Setiap aspirasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Kehadiran Wapres Gibran di tengah masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Tengah sekaligus memperlihatkan upaya pemerintah untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Dengan mendengar langsung kondisi masyarakat, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan di lapangan, mulai dari kebutuhan dasar, kepastian hunian, hingga pembangunan infrastruktur pengendali bencana.
Pemerintah pun diharapkan terus mengawal seluruh proses pemulihan pascabencana secara terkoordinasi. Dengan begitu, masyarakat terdampak di Tapanuli Tengah dapat segera memperoleh kepastian hidup yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat dari risiko bencana di masa mendatang.
Bagi masyarakat, perhatian pemerintah tidak hanya diukur dari kehadiran pejabat di lokasi bencana, tetapi juga dari seberapa cepat aspirasi dan kebutuhan mereka diwujudkan menjadi solusi nyata. Dalam konteks itu, tindak lanjut atas aspirasi warga menjadi bagian penting dari proses pemulihan Tapanuli Tengah.
(Indotorial.com)
