INDOTORIAL.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berdiskusi langsung dengan para pejuang satwa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut membahas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap satwa liar sekaligus kondisi habitat yang ikut terdampak.
Diskusi ini menjadi bagian dari kunjungan Wapres Gibran untuk melihat penanganan karhutla secara lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya dituntut melindungi masyarakat dari ancaman asap dan kebakaran, tetapi juga perlu memastikan satwa liar tetap mendapat perlindungan ketika habitatnya mengalami kerusakan.
Dalam pertemuan tersebut, para pejuang satwa menyampaikan berbagai kondisi yang mereka temukan di lapangan. Mulai dari kebutuhan penanganan satwa yang terdampak karhutla hingga pentingnya pemulihan habitat yang rusak akibat kebakaran.
Wapres Gibran menilai kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam menangani dampak karhutla, khususnya ketika persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan manusia, tetapi juga lingkungan dan satwa liar.
“Pemerintah sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk komunitas, relawan, masyarakat, dan yayasan,” tegas Wapres.
Karhutla Ganggu Habitat dan Pergerakan Satwa Liar
Karhutla tidak hanya menghanguskan vegetasi dan lahan. Kerusakan habitat juga dapat membuat satwa liar kehilangan tempat berlindung maupun sumber makanan. Dalam kondisi seperti ini, satwa berpotensi berpindah ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.
Perubahan tersebut perlu diantisipasi karena pergerakan satwa yang semakin dekat dengan lingkungan manusia dapat memunculkan persoalan baru. Satwa yang kehilangan habitatnya bisa masuk ke kawasan permukiman untuk mencari makanan atau tempat berlindung.
Karena itu, Wapres Gibran meminta adanya langkah antisipatif sekaligus peningkatan edukasi kepada masyarakat. Warga diharapkan tidak mengambil tindakan yang justru membahayakan satwa yang sedang mengungsi akibat terganggunya habitat.
“Kita juga perlu mengantisipasi potensi satwa masuk ke pemukiman karena habitatnya terganggu akibat karhutla. Mohon bantuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat, utamanya agar tidak memburu atau menyakiti satwa yang mengungsi ke area pemukiman,” pintanya.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah upaya penanganan karhutla di Kalimantan. Ketika habitat alami mengalami gangguan, satwa liar dapat berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan penanganan yang tepat agar tidak terjadi konflik dengan manusia.
Dorong Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan
Selain membahas penanganan satwa terdampak karhutla, pertemuan Wapres Gibran dengan para pejuang satwa juga membicarakan pentingnya penguatan regulasi mengenai kesejahteraan hewan.
Para pejuang satwa menyampaikan masukan agar perlindungan dan kesejahteraan hewan mendapatkan perhatian lebih kuat dalam kebijakan nasional. Salah satu hal yang turut disoroti adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Hewan.
Masukan tersebut menunjukkan bahwa penanganan satwa liar tidak bisa hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Dibutuhkan kebijakan, edukasi, serta sistem perlindungan yang dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam kondisi darurat seperti karhutla.
Pemerintah, komunitas pemerhati satwa, relawan, masyarakat, dan yayasan memiliki peran masing-masing dalam memastikan satwa terdampak mendapatkan pertolongan. Kolaborasi antarpihak juga dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan habitat yang mengalami kerusakan.
Penanganan Karhutla Harus Lindungi Manusia dan Ekosistem
Wapres Gibran menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas, namun kelestarian ekosistem dan keberlangsungan satwa liar juga tidak boleh diabaikan.
Kolaborasi di lapangan diharapkan dapat memperkuat upaya penyelamatan satwa sekaligus mencegah munculnya konflik antara satwa dan manusia. Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting, terutama ketika satwa mulai memasuki kawasan permukiman akibat habitat alaminya terganggu.
Dengan kerja sama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, penanganan dampak karhutla diharapkan tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemulihan lingkungan dan habitat satwa juga harus menjadi bagian dari proses pascakarhutla.
Langkah tersebut penting untuk memastikan ekosistem Kalimantan dapat kembali pulih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, penanganan karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga menjaga keseimbangan alam serta memastikan manusia dan satwa dapat hidup berdampingan dalam ekosistem yang sehat.
(Team Indotorial)
