INDOTORIAL.COM - NTT – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi, Bataliyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 26 Agustus 2026.
Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi perkembangan penanganan gempa NTT sekaligus membahas langkah percepatan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah hadir dalam rapat tersebut untuk menyampaikan kondisi terkini di lapangan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, rapat bersama Presiden Prabowo dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.
“Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di posko penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Bataliyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta forkopimda Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ujar Teddy.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan gempa bumi di NTT berjalan terkoordinasi. Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan pemantauan terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari logistik, kesehatan, tempat pengungsian, hingga layanan dasar lainnya.
Gempa Nagekeo Berdampak pada 7 Kabupaten di Flores
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam paparannya menyampaikan bahwa gempa dengan episentrum di wilayah Nagekeo memberikan dampak cukup luas.
Setidaknya terdapat tujuh kabupaten di Pulau Flores yang terdampak bencana tersebut. Wilayah itu meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.
“Kemudian, yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika,” kata Suharyanto.
Dampak gempa NTT tidak hanya dirasakan dari kerusakan bangunan, tetapi juga menyebabkan masyarakat harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Berdasarkan laporan BNPB yang disampaikan dalam rapat tersebut, hingga saat ini tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang mengalami luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores. Pemerintah pun terus memperkuat koordinasi agar kebutuhan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Gempa Susulan Masih Terjadi
Selain kerusakan akibat gempa utama, masyarakat juga masih menghadapi kekhawatiran karena gempa susulan terus terjadi.
Suharyanto menjelaskan, sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, tercatat sebanyak 143 kali gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan tingginya jumlah warga yang memilih mengungsi.
“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin,” jelas Suharyanto.
Kondisi ini membuat pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan gempa sekaligus mendapatkan tempat yang aman selama situasi belum sepenuhnya pulih.
Logistik dan Kebutuhan Dasar Dipastikan Aman
Di tengah tingginya jumlah pengungsi, pemerintah memastikan distribusi bantuan dan kebutuhan dasar tetap berjalan. Bantuan datang dari berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, TNI dan Polri, pihak swasta, hingga pemerintah daerah lain.
Menurut Suharyanto, dukungan tersebut membuat kebutuhan logistik dasar masyarakat selama masa tanggap darurat sejauh ini dapat terpenuhi.
“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” ujarnya.
Penanganan gempa Nagekeo dan wilayah Flores tidak berhenti pada distribusi bantuan. Pemerintah juga mulai memetakan kebutuhan untuk tahap berikutnya, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi.
Presiden Prabowo melalui rapat tersebut memastikan seluruh unsur pemerintah bergerak secara terpadu. Fokus penanganan diarahkan agar masyarakat terdampak tidak hanya dapat melewati masa tanggap darurat, tetapi juga segera memasuki tahap pemulihan.
Dengan tujuh kabupaten terdampak, pemerintah perlu memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan di lapangan. Perbaikan rumah, fasilitas umum, layanan kesehatan, serta sarana pendukung kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pemerintah berharap percepatan pemulihan dapat membantu masyarakat Flores kembali menjalani aktivitas secara aman dan normal setelah menghadapi dampak gempa bumi yang cukup besar.
(Indotorial.com)
