INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kekayaan alam dan komoditas strategis Indonesia dikelola secara optimal demi memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah tidak ingin kekayaan alam hanya menjadi komoditas yang ditambang dan diekspor, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah membangun Bank Emas Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, emas tidak hanya dipandang sebagai komoditas hasil tambang, tetapi juga dapat disimpan, dikelola, dan diperdagangkan sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Presiden mengungkapkan, meski baru beroperasi sekitar satu tahun, Bank Emas yang dijalankan melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mengelola emas dalam jumlah yang cukup besar.
“Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi satu tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah, atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, pengelolaan emas tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Kekayaan tersebut diharapkan dapat memperkuat tabungan sekaligus mendukung pembiayaan di dalam negeri.
“Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia,” tegasnya.
DSI Jadi Pintu Tunggal Ekspor Komoditas Strategis
Selain membangun Bank Emas, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Presiden menjelaskan bahwa DSI diarahkan menjadi pintu tunggal dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan agar terdapat kesesuaian antara jumlah komoditas yang dimuat, dilaporkan, hingga benar-benar diterima di negara tujuan.
Menurut Prabowo, sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan secara lebih detail terhadap aktivitas ekspor.
“Sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor,” kata Presiden.
Pemerintah, lanjutnya, ingin mencegah terjadinya perbedaan data antara laporan dari Indonesia dengan data yang tercatat di negara tujuan ekspor.
“Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan,” lanjutnya.
Sejak mulai beroperasi pada Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar yang berasal dari tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja.
Selain mengelola devisa ekspor, DSI juga telah melakukan pemantauan terhadap lebih dari 6.000 transaksi ekspor. Dari proses pemantauan tersebut, pemerintah menemukan potensi tambahan senilai sekitar USD5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga.
Pengawasan Ekspor Akan Diperluas
Presiden Prabowo mengatakan pengawasan yang dilakukan DSI tidak akan berhenti pada tiga komoditas tersebut. Ke depan, cakupan pengawasan akan diperluas sehingga seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia dapat dikelola dengan sistem yang lebih terintegrasi.
DSI juga akan meningkatkan pengawasan hingga mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
“DSI akan meningkatkan pengawasannya meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga,” jelas Presiden.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah memperketat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus memastikan potensi penerimaan dan devisa negara tidak hilang akibat lemahnya pengawasan.
Kekayaan Alam Harus Kembali untuk Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Bank Emas dan penguatan DSI merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ia juga menanggapi penilaian positif dari sejumlah lembaga pemeringkat dan lembaga keuangan terhadap keberadaan DSI. Menurut Presiden, pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai masukan, tetapi akan terus menjalankan kebijakan yang diyakini berada di jalur yang benar.
“Kita menghargai semua masukan tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja,” tandasnya.
Dengan pengelolaan emas melalui Bank Emas serta pengawasan ekspor melalui DSI, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia tidak sekadar menghasilkan aktivitas ekonomi jangka pendek. Lebih dari itu, komoditas strategis diharapkan dapat menjadi sumber tabungan, pembiayaan, devisa, dan kekuatan ekonomi nasional.
(Indotorial.com)
