INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam tidak berarti mengurangi ruang bagi sektor swasta. Sebaliknya, pemerintah justru membutuhkan sektor swasta yang kuat, inovatif, dan mampu menjadi mitra strategis dalam membangun perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menilai Indonesia membutuhkan pengusaha yang dinamis dan memiliki kemampuan manajerial yang baik agar mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif.
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, arah ekonomi Indonesia tetap berpijak pada konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Sistem tersebut dinilai mampu menggabungkan sisi positif kapitalisme dan sosialisme, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial, gotong royong, dan pemerataan kesejahteraan.
Presiden menjelaskan bahwa negara harus tetap hadir untuk melindungi rakyat dan mengawasi jalannya perekonomian. Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan ruang untuk tumbuh melalui inovasi, persaingan sehat, dan keberanian mengambil risiko.
Karena itu, pemerintah mulai fokus mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Prabowo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak muda Indonesia tidak hanya berorientasi menjadi pegawai negeri atau aparatur negara.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan lebih banyak pelaku usaha baru yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional.
Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan bagi startup dan usaha rintisan. Pemerintah ingin memberikan kesempatan lebih besar bagi anak muda untuk membangun bisnis sejak dini.
Menurutnya, akses modal menjadi salah satu tantangan terbesar yang selama ini dihadapi pengusaha muda di Indonesia.
“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta bank-bank Himbara agar lebih berpihak kepada pelaku UMKM dan masyarakat kecil. Ia menilai akses kredit selama ini masih terlalu banyak dinikmati kelompok usaha besar yang sudah mapan.
Prabowo bahkan meminta bank milik negara memiliki keberpihakan terhadap ekonomi rakyat dengan memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan pengusaha pemula.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung pentingnya reformasi birokrasi dan percepatan perizinan usaha. Ia menilai lambatnya proses perizinan masih menjadi hambatan serius bagi dunia usaha di Indonesia.
Prabowo membandingkan proses izin usaha di Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia yang dinilai jauh lebih cepat dan efisien.
“Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.
Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah untuk menghentikan praktik birokrasi berbelit yang justru membebani pengusaha. Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir sebagai fasilitator yang membantu dunia usaha berkembang, bukan malah menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Di akhir pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, buruh, hingga pelaku UMKM. Ia optimistis Indonesia mampu menciptakan kemakmuran besar apabila seluruh elemen bangsa bekerja bersama dengan semangat yang sama.
Menurut Presiden, kekuatan terbesar Indonesia terletak pada persatuan dan kerja sama seluruh komponen bangsa dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(Indotorial.com)
