INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun ratusan ribu rumah bagi masyarakat sepanjang tahun ini. Namun, capaian tersebut dinilai masih belum cukup untuk menjawab kebutuhan hunian, khususnya bagi kalangan buruh dan pekerja sektor industri.
“Pemerintah sudah membangun sekitar 350 ribu rumah tahun ini. Tapi target kita jauh lebih besar. Kita ingin mulai pembangunan minimal satu juta rumah pada tahun ini juga,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.
Program ambisius ini, lanjut Presiden, akan difokuskan pada pembangunan hunian yang terintegrasi dengan kawasan industri. Konsep tersebut dinilai mampu memangkas waktu tempuh pekerja sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup.
Rumah-rumah tersebut akan dibangun dalam bentuk klaster yang lokasinya berdekatan dengan pusat-pusat pekerjaan. Dengan begitu, pekerja tidak lagi harus menghadapi biaya transportasi tinggi atau waktu perjalanan yang panjang setiap hari.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan kota-kota baru yang dirancang khusus untuk mendukung kehidupan para pekerja. Setiap kota akan terdiri dari sekitar 100 ribu unit hunian, baik rumah tapak maupun rumah susun.
“Setiap kota harus dilengkapi fasilitas yang memadai. Harus ada sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit, dan yang paling penting transportasi publik,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa keberadaan sistem transportasi menjadi faktor krusial dalam mendukung mobilitas pekerja. Pemerintah membuka opsi pengembangan transportasi seperti kereta api ringan hingga bus terintegrasi agar akses menuju tempat kerja menjadi lebih mudah dan lancar.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti tingginya beban pengeluaran buruh untuk kebutuhan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang masih menyewa atau mengontrak rumah. Menurutnya, kondisi ini perlu diubah agar pekerja dapat memiliki aset hunian sendiri.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan mengarahkan skema pembiayaan agar pengeluaran bulanan buruh yang sebelumnya digunakan untuk kontrak rumah dapat dialihkan menjadi cicilan kepemilikan rumah.
“Kalau selama ini sekitar 30 persen gaji habis untuk kontrak, ke depan kita arahkan menjadi cicilan rumah sendiri. Tenornya fleksibel, bisa 20 tahun, 25 tahun, bahkan sampai 40 tahun jika diperlukan,” jelasnya.
Untuk mendukung skema tersebut, pemerintah akan menghadirkan akses kredit perumahan dengan bunga rendah melalui perbankan milik negara. Presiden menyebutkan bahwa bunga kredit yang ditawarkan akan berada pada kisaran maksimal 5 persen per tahun.
“Saya sudah instruksikan bank-bank milik negara untuk segera menyalurkan kredit rakyat dengan bunga rendah. Target kita maksimal 5 persen per tahun, supaya benar-benar terjangkau bagi buruh,” kata Prabowo.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan backlog perumahan di Indonesia sekaligus meningkatkan taraf hidup pekerja. Dengan kepemilikan rumah yang lebih mudah, pemerintah optimistis kesejahteraan buruh akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah besar ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kesejahteraan, di mana pekerja tidak hanya menjadi penggerak industri, tetapi juga memperoleh manfaat nyata dari pembangunan nasional.
(Indotorial.com)
