INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat strategi menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan nasional di tengah dinamika dunia yang terus berubah.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hadir pula sejumlah tokoh senior ekonomi yang pernah memegang peranan penting dalam pengelolaan ekonomi nasional, di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
Pertemuan tersebut membahas berbagai pengalaman Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global pada masa lalu, termasuk krisis ekonomi tahun 2008 dan gejolak harga minyak dunia yang sempat mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa para tokoh ekonomi yang hadir memberikan banyak masukan berdasarkan pengalaman mereka ketika menghadapi situasi krisis di periode sebelumnya. Menurutnya, pengalaman tersebut penting dijadikan bahan evaluasi sekaligus acuan dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga kepada awak media usai pertemuan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami tekanan berat saat harga minyak mentah dunia menembus angka 140 dolar AS per barel pada tahun 2005.
Kondisi tersebut kala itu memberikan tekanan besar terhadap ekonomi nasional, terutama pada sektor energi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Namun demikian, pemerintah menilai situasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih kuat dibanding sejumlah periode krisis sebelumnya.
Menurut Airlangga, fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil dengan tingkat depresiasi rupiah yang masih terkendali. Ia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah saat ini hanya berada di kisaran lima persen, jauh lebih rendah dibanding tekanan yang pernah terjadi pada masa lalu.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.
Selain membahas kondisi ekonomi global, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan regulasi sektor keuangan dan prudensial perbankan nasional. Pemerintah ingin memastikan sektor perbankan Indonesia tetap sehat, kuat, dan mampu menghadapi potensi tekanan global di masa mendatang.
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden meminta jajaran terkait, khususnya Kementerian Keuangan, untuk terus memantau berbagai regulasi yang berkaitan dengan penguatan sistem keuangan nasional.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ungkap Airlangga.
Tak hanya itu, pemerintah juga mulai mempertimbangkan penguatan struktur permodalan perbankan nasional. Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah bank di Indonesia cukup banyak sehingga diperlukan sistem pengawasan dan penguatan modal yang lebih adaptif terhadap tantangan global.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan para tokoh ekonomi senior tersebut sekaligus menunjukkan pendekatan pemerintah dalam menjaga ekonomi nasional melalui kombinasi pengalaman, kewaspadaan, dan penguatan fundamental ekonomi. Strategi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia agar tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Dengan melibatkan tokoh-tokoh yang pernah menghadapi langsung berbagai krisis ekonomi nasional, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar pengalaman yang kuat sekaligus mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan secara lebih efektif dan terukur.
(Indotorial.com)
