INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga berada di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut diumumkan langsung Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Langkah ini dinilai menjadi sinyal kuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi beban bunga kredit cukup tinggi. Presiden menegaskan bahwa skema pembiayaan bagi masyarakat kecil tidak boleh lebih mahal dibanding kredit yang diterima kalangan pengusaha besar.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Bunga Kredit Dinilai Tidak Adil bagi Masyarakat Kecil
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan sistem pembiayaan nasional yang menurutnya masih belum mencerminkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila. Ia menilai masyarakat kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dibanding pelaku usaha besar yang memiliki akses perbankan lebih mudah.
Presiden membandingkan suku bunga yang diterima pengusaha besar di bank dengan bunga program pembiayaan untuk masyarakat prasejahtera. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar tidak terus membebani ekonomi rakyat kecil.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” kata Presiden.
Kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar ini diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap jutaan nasabah ultra mikro di Indonesia, khususnya perempuan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi target utama program tersebut.
Pemerintah Fokus Benahi Sistem Pembiayaan UMKM
Selain menurunkan bunga kredit PNM Mekaar, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengevaluasi sistem ekonomi nasional, termasuk memperbaiki kelemahan dalam sektor pembiayaan dan birokrasi usaha.
Menurut Presiden, pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi benar-benar berpihak kepada masyarakat dan bukan sekadar slogan semata. Ia menekankan bahwa prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung rakyat.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” ujarnya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, pelaku usaha kecil diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Prabowo Minta Perizinan Dipermudah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan birokrasi dan lamanya proses perizinan usaha di Indonesia. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera melakukan reformasi sistem agar investasi dan kegiatan usaha dapat berjalan lebih cepat.
Presiden menyebut banyak pengusaha mengeluhkan proses perizinan yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” tegasnya.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus deregulasi untuk menyederhanakan aturan yang dinilai tumpang tindih.
Langkah deregulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Presiden menegaskan bahwa pengusaha yang bekerja secara benar harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” kata Presiden.
Dorong Ekonomi Lebih Efisien dan Berkeadilan
Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo optimistis pemerintah mampu menghadirkan sistem ekonomi yang lebih efisien dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Ia meyakini berbagai langkah efisiensi dan reformasi yang tengah dilakukan pemerintah akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat.
Kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar sendiri dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat kecil di Indonesia.
(Indotorial.com)
