INDOTORIAL.COM - Upaya reformasi Polri kembali mendapat perhatian serius. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Hal tersebut disampaikan usai pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas berbagai hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus arah kebijakan reformasi Polri ke depan. Fokus pembahasan meliputi penguatan tata kelola institusi, sistem pengawasan internal dan eksternal, hingga langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme Korps Bhayangkara.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kapolri menegaskan bahwa Polri menyambut positif berbagai rekomendasi yang diberikan komisi reformasi. Menurutnya, usulan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong institusi Polri agar semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Komitmen ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi Polri tidak lagi berhenti pada tahap wacana atau perumusan konsep semata. Institusi kepolisian kini mulai bergerak menuju tahap implementasi nyata dengan menyiapkan langkah-langkah strategis yang terukur.
Salah satu agenda prioritas yang disorot dalam reformasi Polri adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kapolri menilai penguatan fungsi pengawasan eksternal menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem kepolisian yang lebih transparan dan akuntabel.
“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan,” kata Kapolri.
Tak hanya itu, Polri juga akan melakukan koordinasi lintas kementerian terkait penataan dan pengaturan penempatan personel kepolisian di luar struktur organisasi Polri. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola sumber daya manusia di tubuh Polri berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan institusi.
Kapolri menyebut pihaknya segera melakukan pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum terkait mekanisme tersebut.
“Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” lanjutnya.
Dalam proses reformasi Polri, Kapolri juga mengungkapkan bahwa institusinya telah menyiapkan strategi pembenahan berbasis tahapan waktu. Strategi tersebut mencakup program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang guna memastikan reformasi berjalan berkelanjutan dan terukur.
Pembenahan tata kelola menjadi salah satu fokus utama yang tengah dipersiapkan. Langkah ini mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga modernisasi internal kepolisian agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” tegas Kapolri.
Langkah cepat yang diambil Polri ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reformasi Polri sendiri menjadi salah satu isu penting dalam pembenahan sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam meningkatkan profesionalisme aparat serta menciptakan pelayanan yang lebih humanis dan transparan.
Dengan dukungan pemerintah dan sinergi berbagai pihak, implementasi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri diharapkan mampu membawa perubahan nyata dalam tubuh Polri. Reformasi yang dijalankan secara konsisten diyakini akan memperkuat institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
(Indotorial.com)
