INDOTORIAL.COM - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memperkuat ketahanan fiskal di tengah dinamika global, termasuk tekanan kenaikan harga energi. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Dalam keterangannya, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah berfokus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen. Target ini menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, arahan tersebut telah ditegaskan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah efisiensi belanja negara secara menyeluruh.
“Pemerintah melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga agar defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen. Langkah ini sudah dibahas bersama kementerian teknis dan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan fiskal,” ujar Airlangga.
Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menyiapkan strategi antisipatif untuk merespons dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global lainnya. Salah satu fokus utama adalah peningkatan produksi batu bara sebagai upaya menjaga keseimbangan pasokan energi dan meningkatkan penerimaan negara.
Airlangga menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sektor energi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara utama dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan penyesuaian pajak ekspor batu bara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara seiring dengan tren kenaikan harga komoditas global, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
Tidak hanya itu, transformasi sektor energi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Upaya ini dinilai penting untuk menekan biaya operasional energi di tengah tingginya harga minyak dunia.
Penugasan percepatan konversi tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menuju transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Dalam rangka efisiensi konsumsi energi, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari kondisi normal, terutama melalui penurunan mobilitas harian masyarakat.
“Ada penghematan yang cukup signifikan dari sisi penggunaan bensin. Dengan pengurangan mobilitas, konsumsi bisa ditekan hingga seperlima dari biasanya,” jelas Airlangga.
Menariknya, skema WFH ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah. Dengan demikian, dampak penghematan energi dapat dirasakan secara lebih luas di seluruh sektor ekonomi.
Saat ini, pemerintah masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Pendekatan yang dilakukan mencerminkan strategi yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menghadapi tantangan global.
Melalui berbagai langkah ini, pemerintah tidak hanya berupaya menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional yang lebih kokoh di masa depan.
(Indotorial.com)
