INDOTORIAL.COM - Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan kondisi ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Dalam pemaparannya, Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi makro Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif kuat dan stabil di tengah dinamika ekonomi global.
Menurut Airlangga, konsumsi domestik masih menjadi salah satu faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat tetap tinggi dan menunjukkan daya beli masyarakat yang masih terjaga.
“Dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik baik dan kuat, kontribusinya mencapai 54 persen dari PDB. Sementara itu, Mandiri Spending Index berada di angka 360,7,” ujar Airlangga dalam laporannya di hadapan Presiden dan para menteri kabinet.
Selain konsumsi domestik yang kuat, Airlangga juga menjelaskan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Hingga saat ini, rasio utang luar negeri terhadap PDB tercatat berada di bawah 30 persen.
“Utang luar negeri masih rendah, yaitu 29,9 persen dari PDB per hari ini, Pak. Jadi masih di bawah 30 persen,” jelas Airlangga.
Tidak hanya itu, cadangan devisa Indonesia juga dinilai berada dalam kondisi yang cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi nasional. Airlangga menyebutkan bahwa cadangan devisa Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 150 miliar dolar Amerika Serikat, yang dinilai cukup untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor Indonesia juga menunjukkan tren yang positif. Airlangga menyoroti kontribusi sejumlah komoditas unggulan nasional seperti batu bara, karet, nikel, dan tembaga yang dinilai masih menjadi sumber utama penerimaan devisa negara.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan nilai ekspor dari komoditas tersebut turut membantu menyeimbangkan defisit pada sektor migas. Menurutnya, nilai ekspor komoditas unggulan mencapai sekitar 47 miliar dolar Amerika Serikat, sementara defisit migas tercatat sekitar 19,5 miliar dolar AS.
“Secara natural ekspor komoditas ini dapat mengkompensasi defisit migas. Jadi ada semacam national hedging dari kenaikan ekspor komoditas seperti batu bara, karet, nikel, dan tembaga,” kata Airlangga.
Airlangga juga menyoroti meningkatnya penggunaan skema local currency settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan internasional Indonesia. Skema ini memungkinkan transaksi dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia menyebutkan bahwa nilai transaksi melalui skema LCS mengalami peningkatan signifikan dalam setahun terakhir. Kerja sama ini dilakukan dengan sejumlah negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.
“Terjadi peningkatan local currency settlement menjadi sekitar 25,56 miliar dolar AS. Tahun sebelumnya angkanya sekitar 12,9 miliar dolar AS,” jelas Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berperan sebagai penyangga atau shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah program belanja negara untuk menjaga daya beli masyarakat.
Beberapa program tersebut di antaranya adalah bantuan pangan yang dialokasikan sekitar Rp11,92 triliun serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun pada tahun ini.
“Kemudian APBN berfungsi sebagai shock absorber, termasuk bantuan untuk pangan sekitar Rp11,92 triliun dan juga THR sekitar Rp40 triliun dari pemerintah,” ujarnya.
Dari sisi penerimaan negara, Airlangga juga melaporkan bahwa kinerja pendapatan pajak pada awal tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia memperkirakan tren tersebut akan semakin meningkat pada Maret 2026 seiring dengan periode pelaporan pajak tahunan.
“Bulan Maret diperkirakan lebih tinggi karena seluruh wajib pajak biasanya melakukan pelaporan di bulan tersebut,” tambahnya.
Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, pemerintah optimistis fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.
(Indotorial.com)
