INDOTORIAL.COM - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menangani dampak bencana alam yang melanda tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur. Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tidak menetapkan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional. Keputusan itu, menurut Presiden, tidak mengurangi kesungguhan negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional harus mempertimbangkan kemampuan negara dalam menangani situasi yang ada.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah Kerahkan Anggaran dan Seluruh Unsur Kabinet
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan dampak bencana. Tidak hanya itu, seluruh unsur kabinet juga dikerahkan untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan proses penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Ia mengungkapkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak. Sejumlah menteri berada langsung di Aceh dan daerah lainnya untuk mengawal distribusi bantuan, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan layanan publik.
“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, dan ada beberapa menteri lain yang berada di wilayah terdampak di provinsi lain,” ungkap Presiden.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat yang terdampak bencana.
Pemerintah Terbuka Terhadap Bantuan Masyarakat dan Diaspora
Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo juga membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, komunitas, hingga diaspora Indonesia yang ingin membantu proses pemulihan. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa seluruh bantuan harus disalurkan melalui mekanisme resmi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” kata Presiden.
Menurutnya, mekanisme yang tertib diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Presiden juga menekankan bahwa bantuan yang diberikan harus dilandasi keikhlasan, bukan kepentingan tertentu. “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” tegasnya.
Fokus Pemulihan Layanan Dasar Masyarakat
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada percepatan pemulihan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Ia meminta agar sekolah-sekolah, Puskesmas, serta rumah sakit di wilayah terdampak dapat segera kembali berfungsi agar aktivitas masyarakat bisa berjalan normal.
“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan, begitu juga Puskesmas dan rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Presiden.
Kunjungan kerja dan rapat terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo pada hari pertama Tahun Baru 2026 ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tetap bekerja maksimal meski di tengah masa libur nasional. Kehadiran langsung Presiden di lokasi terdampak sekaligus memastikan bahwa seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan sesuai rencana dan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.
(Indotorial.com)
