Jakarta, Indotorial.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan terkait langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Laporan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua (KEPP OKP), di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam laporannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami telah melaksanakan pertemuan dengan KEPP OKP, baik secara internal maupun bersama Kepala Daerah se-Papua. Ini dilakukan untuk memastikan bagaimana Komite ini akan bekerja secara efektif,” ujarnya.
Selain itu, Tito juga melaporkan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029, yang telah dilaksanakan di Bappenas pada pagi hari yang sama. Namun, Mendagri menekankan bahwa rencana aksi ini masih memerlukan penyempurnaan melalui dialog dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024, yang baru dilantik pada 2025.
“Untuk menyempurnakan rencana aksi yang diluncurkan dan menjadi pegangan kita, perlu dialog kembali dengan rekan-rekan Kepala Daerah yang terpilih. Ini juga bertujuan menampung aspirasi secara prinsip top-down dan bottom-up,” jelas Mendagri.
KEPP OKP, menurut Tito, memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar program-program pembangunan dapat berdampak langsung di lapangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain koordinasi program, KEPP OKP juga memiliki fungsi pengawasan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Komite ini akan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh program pembangunan Papua. Mendagri menekankan bahwa bila diperlukan intervensi dari Presiden, KEPP OKP akan langsung melaporkan hasil pengawasan dan rekomendasi solusi.
“Yang mungkin bisa dilakukan antar-K/L, kami akan koordinasikan. Namun bila ada yang membutuhkan perhatian khusus dari Bapak Presiden, tim ini yang dipimpin oleh Pak Velix akan melaporkannya langsung agar solusi bisa segera ditemukan,” tambah Mendagri.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua melalui pendekatan terstruktur dan partisipatif, memadukan perencanaan dari pusat dan aspirasi daerah. Dengan adanya KEPP OKP dan Rencana Aksi 2025–2029, pemerintah berharap pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Presiden Prabowo, yang menerima laporan tersebut, menekankan pentingnya implementasi yang nyata di lapangan, agar manfaat Otsus Papua dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Dengan strategi yang terkoordinasi dan evaluasi yang berkesinambungan, pemerintah menargetkan Papua menjadi wilayah yang lebih maju dan sejahtera dalam lima tahun ke depan.
(Indotorial.com)
