INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP Mahasantri) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/02/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan generasi muda, khususnya kalangan santri, dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran memaparkan sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Umum DPP Mahasantri, M. Khairi, menjelaskan bahwa Wapres secara khusus mendorong keterlibatan aktif generasi muda sebagai mitra strategis pemerintah. Tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, kontribusi tersebut diharapkan menjangkau kawasan Indonesia Timur yang masih membutuhkan penguatan di sektor pendidikan.
“Bapak Wakil Presiden berharap anak muda seperti kami ini bisa diterjunkan di Indonesia Timur. Tidak hanya Jawa-sentris, ataupun orang-orang Timur datang ke Jawa. Tetapi orang Jawa pun bisa produktif di daerah Timur seperti Papua, NTT, dan lainnya. Karena di sana dalam hal pendidikan dan juga guru masih minim,” ujar Khairi usai pertemuan.
Arahan tersebut sejalan dengan visi pemerataan pembangunan, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Wapres turut menyinggung berbagai program strategis seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang dirancang untuk membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat.
Namun, pembangunan pendidikan tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan pemerataan guru. Wapres Gibran juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi sebagai bekal menghadapi era digital dan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Khairi, santri didorong untuk tidak hanya kuat dalam nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Arahan untuk santri melek digitalisasi, karena ke depan kita akan menghadapi bonus demografi. SDM di Indonesia ini agar bisa dipersiapkan melalui digitalisasi, AI, dan juga coding,” jelasnya.
Isu digitalisasi ini dinilai krusial. Pemerintah melihat penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan coding sebagai keterampilan dasar yang harus mulai diperkenalkan secara luas, termasuk di lingkungan pesantren dan komunitas mahasantri.
Tak hanya sektor pendidikan dan teknologi, pertemuan tersebut juga membahas peran generasi muda dalam penguatan UMKM. Wapres menilai, santri memiliki kedekatan dengan masyarakat akar rumput sehingga berpotensi besar dalam membantu pelaku usaha kecil naik kelas, baik melalui pendampingan manajemen maupun pemanfaatan platform digital.
Selain itu, literasi informasi menjadi sorotan penting. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi di ruang digital, generasi muda diminta untuk lebih kritis sebelum menyebarkan informasi. Kemampuan menyaring berita dan memahami konteks dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional.
Menutup audiensi, Wapres kembali menegaskan pentingnya posisi strategis santri dalam mengawal implementasi program pemerintah di lapangan. Kedekatan mereka dengan komunitas lokal dinilai menjadi kekuatan tersendiri untuk memastikan program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Bagaimana kita sebagai generasi muda, sebagai santri itu untuk menjadi pelopor. Untuk menjadi pelopor kebangsaan,” ungkap Khairi menirukan pesan Wapres.
Ia juga menambahkan bahwa Wapres mengarahkan agar mahasantri siap ditugaskan di mana pun dibutuhkan demi kepentingan bangsa dan negara.
Pertemuan ini menegaskan bahwa peran mahasantri dan generasi muda tidak lagi berada di pinggiran pembangunan. Justru sebaliknya, mereka diposisikan sebagai motor penggerak transformasi pendidikan, digitalisasi, dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan generasi muda, cita-cita pemerataan pembangunan hingga ke Indonesia Timur diharapkan semakin cepat terwujud.
(Indotorial.com)
