INDOTORIAL.COM - Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait perkembangan penanganan dampak bencana banjir terhadap sektor pendidikan. Laporan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Desember 2025.
Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh telah berdampak signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Ribuan satuan pendidikan dari berbagai jenjang dilaporkan terdampak, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga lembaga kursus dan pelatihan.
“Untuk PAUD yang terdampak sebanyak 767, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total keseluruhan sekolah yang terdampak mencapai 3.274,” ujar Abdul Mu’ti di hadapan Presiden Prabowo.
Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan pendataan lanjutan terkait tingkat kerusakan bangunan sekolah akibat banjir. Proses pemetaan tersebut masih berjalan mengingat kondisi di lapangan yang belum sepenuhnya pulih.
Tak hanya bangunan sekolah, dampak banjir juga merusak ribuan fasilitas pendukung pendidikan. Abdul Mu’ti menyebutkan sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan. Selain itu, tercatat 3.489 unit sarana dan prasarana lain seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, hingga perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang sebelumnya telah disalurkan ke sekolah-sekolah, ikut terdampak. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas sanitasi dengan jumlah toilet rusak mencapai 3.420 unit.
Sebagai langkah penanganan awal, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan berbagai bantuan darurat. Bantuan tersebut meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 pasang sepatu, 700 family kit, serta 65.000 eksemplar buku teks dan non-teks untuk mendukung proses pembelajaran.
“Selain bantuan barang, kami juga menyalurkan bantuan dalam bentuk dana. Sebesar Rp21,1 miliar berasal dari anggaran existing, kemudian Rp18,53 miliar dari anggaran revisi, serta tunjangan khusus guru di daerah bencana sebesar Rp35 miliar yang juga berasal dari anggaran revisi,” ungkap Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebanyak 16.500 guru terdampak banjir akan menerima bantuan langsung. Masing-masing guru akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2.000.000, dengan anggaran yang saat ini masih dalam proses revisi untuk tahun 2025.
Tak hanya fokus pada aspek fisik dan bantuan darurat, pemerintah juga menyiapkan kebijakan penyesuaian kurikulum untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi. Abdul Mu’ti memaparkan skenario kurikulum adaptif yang disesuaikan dengan fase penanganan bencana.
Pada fase tanggap darurat selama 0 hingga 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial. Materi pembelajaran difokuskan pada literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
Memasuki fase pemulihan dini selama 3 hingga 12 bulan, pemerintah akan menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis, program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi, serta sistem asesmen transisi berbasis portofolio atau tugas sederhana. Sementara itu, untuk pemulihan lanjutan dalam rentang 1 hingga 3 tahun, kurikulum akan mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara permanen, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan sektor pendidikan tetap berjalan di tengah situasi krisis, sekaligus membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
(Indotorial.com)
