Indotorial.com – Pemerintah pusat terus mempercepat penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah dengan menyiapkan pembangunan puluhan ribu hunian sementara atau huntara. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya penanganan darurat sekaligus pemulihan awal bagi masyarakat terdampak bencana alam di berbagai daerah.
Tiga provinsi yang menjadi fokus pembangunan hunian sementara tersebut meliputi Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total hunian sementara yang akan dibangun di tiga wilayah itu mencapai 44.045 unit, jumlah yang cukup besar untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan pembangunan huntara. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatra Barat, Presiden Prabowo meninjau salah satu lokasi pembangunan hunian sementara di Kabupaten Agam, pada Kamis, 18 Desember 2025. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Dalam keterangannya, pemerintah menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan fondasi awal agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, warga terdampak diharapkan dapat kembali beraktivitas, bekerja, serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman.
BNPB mencatat, pembangunan hunian sementara di Provinsi Sumatra Barat akan dilakukan sebanyak 2.559 unit. Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, jumlah huntara yang direncanakan mencapai 5.158 unit. Adapun wilayah dengan jumlah pembangunan terbesar berada di Provinsi Aceh, yakni sebanyak 36.328 unit hunian sementara.
Besarnya kebutuhan huntara di Aceh mencerminkan tingkat kerusakan dan jumlah warga terdampak bencana yang cukup signifikan. Pemerintah pun memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa data kebutuhan hunian sementara ini masih bersifat dinamis. Artinya, jumlah tersebut dapat mengalami penyesuaian seiring perkembangan kondisi di lapangan. Evaluasi secara berkala terus dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan huntara benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Untuk mempercepat realisasi program ini, pemerintah pusat melalui BNPB terus berkoordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah setempat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan hunian sementara dapat berjalan optimal dan segera dimanfaatkan oleh warga.
Melalui pembangunan puluhan ribu huntara ini, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan dukungan tempat tinggal yang layak, masyarakat diharapkan mampu bangkit lebih cepat dan kembali menata masa depan mereka.
(Indotorial.com)
