INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan fokus pemerintahannya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan saat beliau memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga jajaran TNI—untuk memastikan setiap KDKMP bisa beroperasi secara profesional dan benar-benar memberi manfaat bagi warga di tingkat desa dan kelurahan. Evaluasi ini sekaligus menjadi langkah untuk mempercepat agenda reformasi ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kehadiran Presiden menunjukkan bahwa pembangunan koperasi bukan sekadar agenda pendukung, melainkan bagian dari strategi nasional. Menurutnya, KDKMP dirancang sebagai fondasi pemerataan ekonomi yang menjangkau masyarakat hingga ke lapisan terbawah.
“Kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda koperasi bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Teddy juga menambahkan bahwa evaluasi ini menjadi momentum konsolidasi besar antara pemerintah, pemda, dan TNI untuk meninjau capaian sejauh mana pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia berlangsung. Dengan keterlibatan seluruh unsur tersebut, pemerintah berharap model koperasi Merah Putih dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak nyata.
“Presiden menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemda adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” imbuhnya.
Lebih jauh, pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Keberadaan koperasi ini diharapkan bukan hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga menjadi simpul distribusi kebutuhan pokok, pusat pemberdayaan ekonomi lokal, serta sarana pemerataan layanan bagi wilayah pedesaan dan kelurahan.
Seskab Teddy menjelaskan bahwa melalui penyelarasan kebijakan dan percepatan pembangunan fasilitas koperasi, pemerintah ingin memastikan kehadiran KDKMP betul-betul menjawab kebutuhan rakyat. Artinya, pembangunan tidak hanya bersifat administratif, melainkan memberikan layanan nyata bagi masyarakat.
“Melalui evaluasi terpadu ini, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan layanan bagi desa dan kelurahan,” ujarnya.
Langkah pemerintah ini dinilai sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput. Dengan koperasi sebagai instrumen penggerak utama, harapannya desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
Upaya percepatan KDKMP ini semakin menegaskan arah pembangunan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo: berpihak pada rakyat, membangun dari desa, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tercapainya kesejahteraan nasional.
(Indotorial.com)
