Indotorial.com, - Jakarta, 4 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11). Rapat tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
“Hari ini, Bapak Presiden mengundang rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.
Muhaimin menjelaskan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh fasilitas milik pemerintah untuk mendukung tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan agar 30 persen fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan UMKM.
“Kita juga akan menjalankan Pasar 1001 Malam, di mana fasilitas milik negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan kepada UMKM untuk dikelola, agar ada display, eksibisi, serta pemasaran yang efektif bagi pelaku UMKM kita,” jelas Muhaimin.
Selain pemberdayaan UMKM, pemerintah juga berupaya memperkuat kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi. Pemerintah akan memprioritaskan penyediaan tanah bagi masyarakat pada kelompok desil 1 dan 2 sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi.
“Kita akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis yang segera dimatangkan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyinggung soal pembatasan impor barang bekas, khususnya pakaian, yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja ke luar negeri.
“Para lulusan SMA dan SMK yang mau ke luar negeri dipersiapkan beasiswa khusus. Insyaallah akan disiapkan Rp12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon tenaga kerja yang akan bekerja di pasar luar negeri,” ungkap Muhaimin.
Rapat tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas kementerian dalam mewujudkan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(Indotorial.com)
