Indotorial.com, - Jakarta, 4 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan strategis terkait perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penindakan terhadap impor barang bekas serta percepatan sistem digitalisasi UMKM nasional.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah memastikan langkah penertiban terhadap barang-barang bekas impor tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha kecil. Presiden meminta agar pemerintah menyiapkan solusi konkret berupa substitusi produk lokal yang dapat dijual oleh pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas.
“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman dalam keterangan pers usai rapat.
Menurut Maman, Presiden menugaskan Kementerian UMKM untuk memastikan pedagang thrifting tetap dapat berusaha dengan menjual produk-produk buatan dalam negeri. Ia menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mematikan aktivitas ekonomi pedagang kecil, melainkan mengarahkannya agar turut mendukung industri lokal.
“Pemerintah tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM agar menyiapkan solusi supaya mereka tetap bisa berjualan, namun diarahkan menjual produk dalam negeri,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi layanan UMKM melalui sistem satu data terintegrasi bernama Sapa UMKM. Sistem ini diharapkan mempermudah berbagai layanan bagi pelaku usaha, mulai dari perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran produk.
“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang tidak bisa lagi dilayani dengan metode konvensional. Jadi harus menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” kata Maman.
Presiden juga menegaskan agar Sapa UMKM segera direalisasikan. “Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya peningkatan daya saing UMKM melalui kemudahan akses perizinan dan sertifikasi. Ia meminta agar proses sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat disederhanakan dan dipercepat.
“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada UMKM—terkait sertifikasi, izin BPOM, percepatan sertifikasi halal, PIRT, SNI, dan lain sebagainya—supaya daya saing UMKM kita meningkat,” tutur Maman.
Selain itu, Presiden juga meminta agar program penghapusan piutang UMKM segera ditindaklanjuti sesuai rencana awal. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 67 ribu UMKM yang telah tercatat dalam program ini, namun jumlah potensialnya bisa mencapai sekitar 1 juta usaha.
“Kalau sementara masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data Bank Himbara, ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Itu yang akan kita tindak lanjuti,” pungkas Maman.
(Indotorial.com)
