Indotorial.com, - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Upacara tersebut menandai dimulainya masa tugas baru jajaran pimpinan LPS yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
Adapun susunan Dewan Komisioner LPS yang dilantik yakni:
Anggito Abimanyu, sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner;
Farid Azhar Nasution, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner;
Doddy Zulverdi, sebagai Anggota Dewan Komisioner;
Suminto, sebagai Anggota Dewan Komisioner;
Aida S. Budiman, sebagai Anggota Dewan Komisioner; dan
Ferdinan Dwikoraja Purba, sebagai Anggota Dewan Komisioner.
Dengan sikap tegap dan penuh khidmat, para anggota Dewan Komisioner mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, didampingi pejabat rohani. “Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap mereka secara serentak.
Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri Keuangan atas tugas yang diberikan kepada saya. Saya akan jalankan sesuai dengan sumpah yang saya ucapkan tadi dan juga untuk menjaga stabilitas dari sektor keuangan,” ujar Anggito.
Upacara pengucapan sumpah ditutup dengan sesi ucapan selamat dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para undangan yang hadir. Suasana hangat dan penuh rasa hormat mewarnai momen tersebut, menandai awal baru bagi jajaran Dewan Komisioner LPS dalam melanjutkan tugas menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
(Indotorial.com)
