Indotorial.com, - Jakarta, 15 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9). Rapat tersebut membahas kelanjutan paket kebijakan fiskal dan insentif bagi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), pariwisata, industri padat karya, serta perluasan jaminan perlindungan pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah memastikan keberlanjutan insentif fiskal dengan kepastian jangka panjang. Salah satu keputusan utama adalah perpanjangan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dengan tarif 0,5 persen sampai 2029.
“Tidak lagi perpanjangan satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai 2029. Tahun 2025 alokasinya Rp2 triliun, dengan 542 ribu wajib pajak terdaftar,” ujar Airlangga usai rapat.
Selain itu, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka), juga diputuskan tetap berlanjut. Insentif ini berlaku bagi pegawai bergaji di bawah Rp10 juta dengan anggaran Rp480 miliar.
Untuk industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit, insentif serupa turut diperpanjang. Target penerimanya mencapai 1,7 juta pekerja dengan alokasi anggaran Rp800 miliar pada tahun ini.
Kebijakan lain yang diputuskan adalah perluasan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Program ini kini mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga, dengan target 9,9 juta penerima dan perkiraan anggaran Rp753 miliar.
Rangkaian keputusan ini disebut mencerminkan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha, serta memperluas perlindungan pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.
(Indotorial.com)
