INDOTORIAL.COM - Pemerintah Kota Solok terus mematangkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui forum strategis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) tematik sebagai bagian dari penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah (KDH) terpilih periode 2025–2029, Rabu (22/1).
Kegiatan yang berlangsung di Akmal Room Bappeda ini mengangkat dua tema besar yang dinilai krusial bagi masa depan daerah. Sesi pertama membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum untuk mendukung pelayanan publik berkualitas. Sementara sesi kedua berfokus pada pembangunan ketahanan adat, agama, dan budaya menuju konsep Kota Madani.
Kepala Bappeda, Desmon, yang memimpin jalannya diskusi, menekankan pentingnya isu kependudukan sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Solok tercatat sebagai yang tertinggi di Sumatera Barat, yakni di atas 2,14 persen.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Kita membutuhkan kebijakan kependudukan yang tepat agar pertumbuhan ini bisa sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan,” ujar Desmon.
Selain itu, ia juga menyoroti urgensi tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Pada sesi pemaparan, Sekretaris Daerah, Syaiful A, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mampu menekan ego sektoral demi terciptanya kerja tim yang solid dan efektif dalam pengambilan kebijakan.
Syaiful juga memaparkan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, hingga optimalisasi pelayanan publik. Ia menargetkan perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) dapat diselesaikan dalam 100 hari pertama masa jabatan KDH terpilih.
Sementara itu, Kepala BKPSDM, Bitel, menyoroti pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Program prioritas dalam 100 hari pertama akan difokuskan pada validasi data profil ASN guna meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian.
Dari sisi keuangan daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Novirna Hendayani, mengungkapkan sejumlah tantangan fiskal yang dihadapi. Di antaranya adalah kewajiban pembayaran utang sebesar Rp25 miliar per tahun, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), serta pengelolaan pajak yang dinilai belum optimal.
Memasuki sesi kedua, Kepala Satpol PP, Zulkarnaini, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sebagai upaya menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Ia menyebutkan bahwa program 100 hari kerja akan difokuskan pada penertiban untuk menciptakan lingkungan kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Di bidang digitalisasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Heppy Dharmawan, memaparkan rencana pengembangan aplikasi porsada dan pembangunan super apps sebagai integrasi layanan publik. Selain itu, pemasangan CCTV di ruang publik serta digitalisasi sektor kesehatan, pendidikan, dan perdagangan juga menjadi prioritas.
Tak kalah penting, sektor budaya turut mendapat perhatian serius. Kepala Dinas Pariwisata, Milda Murniati, menegaskan komitmen dalam pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan event budaya, perlindungan cagar budaya, hingga pengembangan kampung budaya.
“Saat ini terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan di Kota Solok. Kami juga mengusulkan Kelurahan VI Suku dan Kelurahan IX Korong sebagai kampung budaya,” jelasnya.
Melalui FGD tematik ini, Pemerintah Kota Solok berharap mampu merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi, sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Kota Madani.
(Indotorial.com)
