INDOTORIAL.COM - BALANGAN – Menjelang akhir tahun 2021, Bupati Balangan, Abdul Hadi, resmi melantik seluruh pejabat Eselon IV menjadi pejabat fungsional hasil penyetaraan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Pelantikan tersebut digelar di halaman Kantor Bupati Balangan pada Jumat (31/12/2021), sekaligus menjadi penutup agenda pemerintahan di penghujung tahun.
Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi yang diterapkan secara nasional. Seluruh pejabat Eselon IV, baik kepala seksi (kasi) maupun kepala subbagian (kasubag), secara resmi beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional.
“Seluruh pejabat Eselon IV, baik kasi maupun kasubag, dilantik hari ini. Mereka beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional,” ujar Abdul Hadi dalam keterangannya.
Penyetaraan Jabatan Dilakukan Serentak di Kalimantan Selatan
Abdul Hadi menjelaskan bahwa pelantikan jabatan fungsional ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Balangan. Hampir seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan juga melaksanakan agenda serupa pada hari yang sama.
Ia menambahkan, Jumat (31/12/2021) menjadi batas akhir pelaksanaan pelantikan penyetaraan jabatan tersebut. Dengan demikian, seluruh daerah diwajibkan menyelesaikan proses administrasi dan pelantikan sebelum memasuki tahun anggaran baru.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih ramping, efektif, dan fokus pada kinerja pelayanan publik.
Dampak Positif bagi Pejabat yang Dilantik
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi mengungkapkan bahwa kebijakan penyetaraan jabatan ini membawa sejumlah keuntungan, terutama dari sisi peningkatan kelas jabatan dan pendapatan.
“Dengan adanya pelantikan jabatan fungsional ini, ada beberapa yang diuntungkan. Dari sisi pendapatan misalnya, yang sebelumnya berada di kelas jabatan 7 naik ke kelas 8,” jelasnya.
Kenaikan kelas jabatan tentu berdampak pada peningkatan tunjangan yang diterima pejabat fungsional. Namun, Abdul Hadi juga mengakui bahwa kebijakan tersebut berdampak pada beban keuangan daerah.
“Kita juga harus mengakui bahwa ini menjadi beban daerah untuk menambah tunjangan mereka,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Balangan menilai peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) sejalan dengan tuntutan peningkatan kinerja dan profesionalitas dalam pelayanan publik.
Harapan Percepatan Pelayanan dan Kinerja Pemerintahan
Lebih lanjut, Abdul Hadi berharap para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi di posisi masing-masing. Adaptasi yang cepat dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga pelayanan birokrasi di Kabupaten Balangan dapat semakin responsif dan efisien.
“Harapannya, mereka cepat memahami dan cepat belajar terhadap tugas dan fungsinya, sehingga pelayanan birokrasi dan roda pemerintahan di Kabupaten Balangan bisa semakin baik,” tegasnya.
Transformasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan juga perubahan pola kerja. Dengan sistem baru ini, ASN diharapkan lebih fokus pada keahlian dan kompetensi sesuai bidang masing-masing.
Langkah strategis yang diambil Bupati Balangan ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional. Di tengah tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, penyederhanaan struktur organisasi diyakini dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih lincah, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Dengan pelantikan pejabat fungsional ini, Pemerintah Kabupaten Balangan optimistis dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kinerja birokrasi di tahun-tahun mendatang.
(Indotorial.com)
