Indotorial.com, - Jakarta, 5 Agustus 2019 — Presiden Joko Widodo meminta PT PLN (Persero) untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh atas gangguan listrik massal yang melanda Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019. Presiden menegaskan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Presiden saat mengunjungi kantor pusat PT PLN (Persero) di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8) pagi. Jokowi tiba sekitar pukul 08.45 WIB dan langsung menuju ruang rapat di lantai dasar untuk mendengarkan penjelasan dari jajaran direksi PLN.
“Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya,” ujar Jokowi.
Presiden juga mempertanyakan mengapa sistem manajemen PLN tidak mampu merespons gangguan dengan cepat, padahal perusahaan sebesar PLN seharusnya memiliki tata kelola risiko dan rencana cadangan yang baik.
“Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” tanya Presiden.
Jokowi mengingatkan bahwa peristiwa serupa pernah terjadi belasan tahun lalu dan seharusnya menjadi pelajaran penting bagi PLN. Ia menilai gangguan besar ini tidak hanya merugikan reputasi PLN, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk sektor transportasi publik seperti MRT.
“Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu kembali terjadi lagi. Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tetapi juga banyak hal di luar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani menjelaskan bahwa pemadaman listrik massal yang terjadi sejak pukul 11.48 WIB disebabkan oleh gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV) Ungaran–Pemalang, Jawa Tengah. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas lambannya proses pemulihan.
“Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Kami akui Pak, prosesnya lambat,” ujar Sripeni.
Menanggapi hal tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya antisipasi dan perhitungan matang dalam pengelolaan sistem kelistrikan nasional.
“Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop begitu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi, dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” kata Jokowi.
Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
(Indotorial.com)
