Indotorial.com, - Samosir — Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 1.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019). Acara tersebut digelar di Lapangan Ambarita sebagai bagian dari program percepatan pemberian sertifikat tanah untuk rakyat.
Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa percepatan penerbitan sertifikat tanah dilakukan untuk mengurangi potensi sengketa lahan yang masih sering terjadi. Ia menyebut, pada 2015 tercatat ada 126 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat, namun baru 46 juta yang telah selesai.
“Masih ada 80 juta yang belum selesai. Sehingga banyak sengketa-sengketa tanah, banyak konflik lahan, karena rakyat belum pegang yang namanya sertifikat,” kata Jokowi.
Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), jumlah sertifikat yang diterbitkan meningkat pesat. Jika sebelumnya hanya sekitar 500 ribu per tahun, kini bisa mencapai jutaan. Presiden mengungkapkan, pada 2017 berhasil diterbitkan 5,3 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 7 juta, dan pada 2019 ditargetkan tembus 9 juta.
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang, dalam laporannya menyatakan seluruh tanah di Indonesia akan bersertifikat pada tahun 2025, termasuk kawasan Danau Toba yang mencakup Samosir, Toba Samosir, Karo, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun, dan Tapanuli Utara.
Di hadapan masyarakat penerima sertifikat, Presiden berpesan agar dokumen tersebut dijaga dengan baik. “Kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, mengurusnya ke BPN mudah. Jadi tolong dijaga sertifikatnya,” ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat yang dijadikan agunan di bank digunakan secara bijak. Ia menekankan agar dana pinjaman dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. “Gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal usaha, dan investasi. Jangan dipakai untuk yang aneh-aneh,” tandasnya.
(Indotorial.com)
