INDOTORIAL.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana hingga pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengintensifkan proses pemulihan di sejumlah daerah yang terdampak bencana. Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi, sekaligus mempercepat penanganan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
Gibran menyebut sejumlah wilayah yang tengah menjadi perhatian pemerintah, di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatra Utara (Sumut), Aceh, hingga Solok. Beberapa wilayah tersebut menghadapi bencana dengan karakteristik berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan terkoordinasi.
“Karena kami memang sedang intens untuk proses-proses percepatan pemulihan di area-area bencana, di NTT, di Sumut, di Aceh. Solok, ada banjir bandang di sana,” ujar Wapres Gibran.
Pemerintah Percepat Penanganan Pascabencana
Menurut Gibran, penanganan bencana tidak berhenti pada proses evakuasi. Pemerintah juga memastikan tahapan pascabencana berjalan secara optimal, termasuk pencarian warga yang masih dinyatakan hilang, pembersihan wilayah terdampak, hingga pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan kebutuhan pemulihan sekaligus menyiapkan langkah mitigasi agar dampak bencana berikutnya dapat ditekan.
“Kami pastikan ini, Pak, proses pencarian orang hilangnya segera ditangani, pembersihan-pembersihan, rumah-rumah rusak segera diinventaris. Kita ingin, mitigasi bencana bisa dilakukan dengan cepat. Kami juga habis dari Kalimantan, karhutla,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada satu jenis bencana. Selain bencana hidrometeorologi seperti banjir dan banjir bandang, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
Percepatan pemulihan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana karena masyarakat membutuhkan kepastian terkait tempat tinggal, kebutuhan dasar, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi setelah bencana terjadi.
Wapres Gibran pun meminta dukungan dan doa agar berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia dapat segera tertangani. Ia berharap proses pemulihan masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga warga terdampak bisa kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.
“Saya mohon doanya, [semoga] musibah-musibah ini segera tertangani,” pungkasnya.
Prajaniti Apresiasi Perhatian Wapres terhadap Penanganan Bencana
Sementara itu, Ketua Umum DPP Prajaniti Hindu Indonesia KS Arsana menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Wapres Gibran terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu perhatian tersebut berkaitan dengan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Apresiasi itu juga disampaikan dalam rangka pemberian Prajaniti Dharma Raja Award 2026 kepada Wapres Gibran. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dan perhatian Wapres terhadap masyarakat, termasuk ketika menghadapi persoalan kebencanaan.
“Kami memberikan penghargaan Prajaniti Dharma Raja Award 2026 kepada Bapak Wakil Presiden atas kepemimpinan beliau yang peduli turun ke bawah, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi, terkait gempa bumi, misalnya,” jelas Arsana seusai pertemuan.
Menurut Arsana, perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana menjadi salah satu hal yang penting karena penanganan bencana membutuhkan kepedulian sekaligus koordinasi berbagai pihak.
Selain persoalan kebencanaan, audiensi tersebut juga membahas isu kerukunan beragama. Hal ini menjadi perhatian karena kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan membutuhkan suasana yang aman, damai, dan saling menghormati.
Wapres Tekankan Pentingnya Kerukunan Antarumat Beragama
Arsana mengatakan, Wapres Gibran turut memberikan perhatian terhadap persoalan kerukunan beragama, termasuk masih adanya kasus intoleransi di sejumlah tempat.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Arsana, Wapres menekankan pentingnya memastikan seluruh warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dengan mendapatkan ruang dan perlakuan yang setara.
“Dalam konteks kerukunan beragama, Bapak Wapres dengan jelas menyampaikan kepada kami bahwa kasus-kasus intoleransi yang masih terjadi, beliau betul-betul memberi perhatian itu dan menekankan bahwa semua warga bangsa dengan agama masing-masing hendaknya mendapat porsi yang sama dalam menjalankan ibadahnya,” urainya.
Pesan mengenai kerukunan tersebut menjadi bagian penting dari pembahasan antara Wapres dan DPP Prajaniti Hindu Indonesia. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, kehidupan antarumat beragama menjadi salah satu aspek yang perlu terus dijaga bersama.
Kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Sikap saling menghormati dan memberikan ruang bagi setiap warga untuk menjalankan ibadah menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan sosial yang harmonis.
Audiensi Wapres Gibran bersama DPP Prajaniti Hindu Indonesia akhirnya tidak hanya membahas persoalan bencana dan pemulihan wilayah terdampak. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat perhatian terhadap kerukunan antarumat beragama.
Pemerintah sendiri menghadapi tantangan penanganan berbagai bencana di sejumlah wilayah, mulai dari banjir dan banjir bandang hingga kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, kehidupan masyarakat yang beragam juga membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mencegah intoleransi dan menjaga kebebasan warga dalam menjalankan ibadah.
Dengan percepatan pemulihan pascabencana serta penguatan kerukunan beragama, pemerintah diharapkan dapat memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam setiap langkah penanganan persoalan nasional.
(Tim Indotorial)
