INDOTORIAL.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menjadi pembicara dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Federasi Rusia, Kamis, 3 September 2026.
Forum yang mengangkat tema “The Far East: Development for the Benefit of People” tersebut menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan arah pembangunan Indonesia sekaligus memperkuat peluang kerja sama ekonomi dengan Rusia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU).
Presiden mengatakan, tema pembangunan untuk kepentingan masyarakat sejalan dengan mandat yang diterimanya dari rakyat Indonesia. Karena itu, kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan pada pendekatan yang realistis dan pragmatis, dengan tujuan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin masyarakat.
“Pembangunan tidak bisa hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga biasa: apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, apakah petani dapat memperoleh pupuk dan menjual hasilnya dengan harga yang adil, apakah keluarga dapat tinggal di rumah yang layak, apakah anak-anak muda mendapatkan pekerjaan produktif, dan apakah listrik menjangkau setiap rumah di setiap desa,” ujar Presiden Prabowo.
Pembangunan Harus Terasa di Kehidupan Sehari-hari
Presiden Prabowo menjelaskan, filosofi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional.
Beberapa di antaranya adalah penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu, pencapaian swasembada pangan, penguatan ketahanan energi, serta percepatan hilirisasi industri.
Menurut Presiden, hilirisasi bukan semata-mata bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Lebih dari itu, proses tersebut harus mampu menciptakan industri di dalam negeri, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka lapangan pekerjaan produktif bagi masyarakat.
“Inilah mengapa kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, bukan pertumbuhan hanya demi pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang dapat mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang bermartabat,” tegasnya.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, akses pangan, energi, hingga kualitas kehidupan masyarakat.
Perdagangan Indonesia-Rusia Capai Hampir US$5 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti besarnya peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia.
Presiden menilai perbedaan karakter ekonomi kedua negara justru dapat menjadi kekuatan karena menghasilkan hubungan yang saling melengkapi.
Rusia memiliki sejumlah keunggulan dalam komoditas dan sektor strategis seperti gandum, pupuk, energi, ilmu pengetahuan, serta teknologi rekayasa. Sementara itu, Indonesia memiliki berbagai produk dan potensi yang dibutuhkan pasar Rusia, mulai dari kelapa sawit, perikanan, kopi, karet, tekstil, furnitur hingga barang konsumsi.
Indonesia juga memiliki keunggulan lain berupa populasi usia produktif dan akses strategis menuju pasar ASEAN.
Potensi tersebut mulai tercermin dari perkembangan perdagangan bilateral. Pada 2025, nilai perdagangan Indonesia-Rusia disebut mendekati 5 miliar dolar AS.
Angka tersebut meningkat 21,7 persen dibandingkan 2024 dan tumbuh 33,7 persen jika dibandingkan dengan 2023.
Namun, Presiden Prabowo menilai capaian tersebut belum mencapai batas maksimal.
“Capaian ini baru permulaan, bukan batas tertinggi,” ujar Presiden.
Prabowo Targetkan Perdagangan Indonesia-Rusia Makin Besar
Untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, Presiden Prabowo mengajak Indonesia dan Rusia menetapkan target yang lebih ambisius.
Salah satunya dengan mendorong peningkatan perdagangan bilateral melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (FTA Indonesia-EAEU).
Presiden berharap nilai perdagangan dapat digandakan pada periode peninjauan pertama implementasi perjanjian tersebut. Target itu dinilai realistis karena perekonomian Indonesia dan Rusia memiliki karakter yang saling melengkapi.
FTA Indonesia-EAEU diperkirakan mulai berlaku pada awal 2027. Pemberlakuan perjanjian tersebut diharapkan semakin membuka akses pasar dan memperkuat hubungan antarpelaku usaha.
Perjanjian FTA Indonesia-EAEU sendiri telah ditandatangani di St. Petersburg pada 21 Desember 2025. Kesepakatan tersebut mencakup penghapusan atau pengurangan bea atas 11.882 pos tarif, atau lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan.
Indonesia juga telah menyelesaikan proses persetujuan parlemen. Presiden Prabowo kemudian menandatangani peraturan presiden untuk ratifikasi perjanjian tersebut pada Juli 2026.
Karena itu, Presiden mendorong negara-negara anggota EAEU segera menyelesaikan prosedur internal masing-masing agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan pelaku usaha.
“Indonesia ingin perjanjian ini berlaku dan digunakan sesegera mungkin setelah pertukaran notifikasi memungkinkan. Saya mengajak setiap negara anggota EAEU untuk menyelesaikan prosedur internalnya sehingga kita dapat segera memanfaatkan perjanjian ini,” tutur Presiden.
FTA Indonesia-EAEU Harus Berujung pada Perdagangan Nyata
Presiden Prabowo menekankan bahwa perjanjian perdagangan tidak boleh berhenti sebagai dokumen diplomatik.
Menurutnya, setelah FTA Indonesia-EAEU disepakati, langkah berikutnya adalah memastikan kesepakatan tersebut benar-benar menghasilkan transaksi bisnis.
Delegasi bisnis Indonesia yang hadir di Vladivostok pun diarahkan untuk mulai menyiapkan berbagai kebutuhan perdagangan, termasuk mencari pembeli, menentukan jalur logistik, menyiapkan mekanisme pembayaran, hingga mempersiapkan pengiriman perdana.
Dengan begitu, ketika tarif baru mulai diberlakukan, pelaku usaha sudah memiliki barang, rute perdagangan, dan kontrak yang siap dijalankan.
“Forum ini harus menjadi marketplace dari perjanjian tersebut,” pungkas Presiden Prabowo.
Diplomasi Ekonomi Harus Menghasilkan Lapangan Kerja
Selain perdagangan, Presiden Prabowo juga mengangkat pengalaman ASEAN dalam membangun stabilitas kawasan melalui konsultasi dan kerja sama.
Menurutnya, pendekatan ASEAN yang lebih mengutamakan konsultasi daripada konfrontasi telah memberikan peace dividend selama hampir enam dekade. Kondisi tersebut memungkinkan kegiatan ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat berkembang dalam suasana yang relatif stabil.
Indonesia kemudian mengajak Rusia dan seluruh anggota EAEU memperluas manfaat tersebut dengan memperkuat konektivitas ekonomi antara kawasan Eurasia dan Asia Tenggara.
Bagi Presiden Prabowo, hubungan ekonomi harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Perjanjian perdagangan harus menghasilkan aktivitas perdagangan, perdagangan harus menciptakan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pesan tersebut sekaligus mempertegas arah diplomasi ekonomi Indonesia di bawah Presiden Prabowo, yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kerja sama internasional.
Dari Vladivostok, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Ukuran akhirnya adalah apakah pertumbuhan tersebut mampu menghadirkan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
(Indotorial.com)
