INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden langsung bergerak menggelar rapat terbatas untuk membahas kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah. Pertemuan digelar untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai perkembangan karhutla, sebaran titik panas atau hotspot, hingga langkah penanganan yang perlu segera dilakukan di lapangan.
Kehadiran Presiden Prabowo di Kalimantan Barat menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terkoordinasi. Presiden ingin melihat kondisi nyata di lapangan sekaligus mendengar langsung laporan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah telah hadir di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan.
Teddy menyebut terdapat delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta 10 pimpinan pemerintah daerah yang mengikuti rapat tersebut. Selain itu, hadir pula gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, serta unsur BNPB daerah.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Teddy.
Presiden Prabowo Minta Gambaran Kondisi Terkini
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Barat bukan sekadar untuk mengikuti rapat, tetapi juga memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah.
Presiden meminta pemaparan mengenai situasi terkini karhutla, termasuk wilayah yang mengalami peningkatan titik panas dan potensi cuaca yang dapat memengaruhi penanganan kebakaran.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Presiden Prabowo.
Permintaan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi karhutla yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kalimantan. Terlebih, faktor cuaca dan kondisi lahan dapat membuat api lebih mudah berkembang apabila tidak segera ditangani.
Ribuan Hotspot Terdeteksi di Kalimantan Barat
Dalam pemaparan situasi terbaru, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo, menyampaikan hasil pemantauan titik panas berdasarkan pantauan satelit selama 24 jam.
Dari hasil pemantauan tersebut, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, terdapat sekitar 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Sebaran titik panas tersebut terutama berada di sejumlah wilayah Kalimantan Barat bagian selatan dan timur.
Bulo menjelaskan, hotspot dengan konsentrasi cukup tinggi terpantau di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara yang berada di sektor selatan. Sementara itu, di wilayah timur terdapat Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan karhutla. Pemantauan hotspot dilakukan untuk membantu mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi kebakaran sehingga upaya penanganan dapat diarahkan secara lebih cepat dan tepat.
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
Selain membahas sebaran hotspot, rapat juga membahas kondisi cuaca yang berpotensi memengaruhi penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Berdasarkan pemantauan cuaca, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi, terutama di wilayah timur Kalimantan Barat, pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya juga telah menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Namun, operasi tersebut sempat dihentikan karena kondisi atmosfer belum menyediakan potensi awan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca.
Dengan adanya potensi awan pada periode berikutnya, pemerintah kembali menyiapkan pelaksanaan OMC.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” ujar Bulo.
Operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk membantu meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan, terutama ketika kondisi kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian.
Presiden Pastikan Penanganan Karhutla Terkoordinasi
Rapat penanganan karhutla Kalimantan Barat ini menjadi salah satu agenda awal Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke wilayah tersebut. Dengan hadirnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga terkait dalam satu posko, koordinasi penanganan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Presiden juga ingin memastikan setiap informasi mengenai kondisi karhutla dapat diterima secara langsung dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan.
Penanganan karhutla memang membutuhkan kerja bersama. Tidak hanya pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga pemantauan titik panas, kesiapan personel, penguatan koordinasi daerah, hingga pemanfaatan informasi cuaca dan teknologi.
Dengan kondisi hotspot yang masih terpantau di sejumlah kabupaten, pemerintah perlu memastikan langkah pencegahan dan penanganan dilakukan secara berkelanjutan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Kalimantan Barat sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat respons terhadap titik-titik yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran, sekaligus menjaga agar dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi dapat ditekan.
(Indotorial.com)
