INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri. Kemandirian pangan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan ekonomi dan global.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, mewujudkan swasembada pangan Indonesia bukan sekadar meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga aturan yang dinilai terlalu rumit.
Presiden menegaskan, pemerintah harus hadir sebagai pihak yang memberikan solusi, bukan justru menambah persoalan melalui birokrasi yang berbelit-belit.
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo: Negara Harus Memudahkan Rakyat
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan birokrasi agar seluruh aparatur pemerintahan dapat bekerja secara efisien dan terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang dibuat di tingkat pusat. Implementasi di lapangan juga menjadi faktor penting agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk para petani.
Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan negara hadir dan memberikan kemudahan bagi rakyat.
“Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden juga memberikan apresiasi kepada para petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI dan Polri, koperasi, hingga BUMN pangan yang dinilai telah bekerja bersama memperkuat ketahanan pangan nasional.
Prabowo menyebut Indonesia telah mencatat capaian penting dengan berhasil mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Pemerintah juga memasang target baru, yakni mewujudkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang.
Presiden meminta masyarakat tidak memandang rendah kemampuan bangsa sendiri. Menurutnya, berbagai capaian di sektor pangan membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan besar apabila seluruh kekuatan nasional bergerak bersama.
“Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung,” tutur Prabowo.
Kampung Nelayan Merah Putih Terus Dikembangkan
Selain sektor pertanian, Presiden Prabowo juga menyoroti pembangunan sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Program tersebut dikembangkan dengan berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan nasional.
Hingga saat ini, pemerintah telah membangun sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 1.386 kampung nelayan yang berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
Pengembangan kampung nelayan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas serta memperkuat posisi masyarakat nelayan dalam kegiatan ekonomi.
10 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Sudah Berdiri
Di sektor ekonomi kerakyatan, Presiden Prabowo turut menyampaikan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan dioperasikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi secara optimal.
Pemerintah menargetkan pembangunan dan pengoperasian 30 ribu Koperasi Merah Putih dapat terealisasi hingga akhir 2026.
Bagi Presiden, koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Koperasi diharapkan dapat membantu rakyat memperoleh akses yang lebih baik terhadap rantai pasok sekaligus mengurangi potensi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak anti terhadap mekanisme pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan mekanisme tersebut berjalan secara sehat dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar.
“Karena itu rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan,” ujar Presiden.
Melalui penguatan swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah ingin membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh dari sisi angka, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi petani, nelayan, dan masyarakat desa.
Pesan utama Presiden dalam pidato kenegaraan tersebut cukup jelas: negara harus hadir untuk memudahkan rakyat. Untuk mencapai kemandirian pangan dan memperkuat ekonomi kerakyatan, pemerintah perlu memastikan birokrasi bekerja cepat, efisien, dan tidak menjadi penghalang bagi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, nelayan, koperasi, TNI, Polri, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat, Prabowo optimistis Indonesia mampu mencapai berbagai target besar pembangunan nasional.
(Indotorial.com)
